Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. LGBT, Menteri agama dan “kejahatan tanpa korban”
  • Selasa, 19 Desember 2017 — 18:18
  • 1446x views

LGBT, Menteri agama dan “kejahatan tanpa korban”

Kalau (hubungannya) diam-diam, suka sama suka, itu berarti kejahatan tanpa korban. Tidak ada yang dirugikan, saya rasa sulit juga kalau diubah (jadi dipidana),
Ilustrasi. Reuters/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal | Jubi
 

Yogyakarta, Jubi - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta seluruh umat beragama tak mengucilkan dan menjauhi para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) serta pelaku kumpul kebo. Menurut Lukman, mereka seharusnya dirangkul. "Mereka perlu diayomi. Bukan dikucilkan dan dijauhi," kata Lukman seusai membuka Gebyar Kerukunan 2017 di Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta, Senin 18 Desember 2017.

Umat beragama, kata Lukman Hakim, wajib mengajak umat yang menyimpang dari ajaran agama untuk kembali ke jalan yang benar. Ia juga meminta para pemuka agama akif secara perlahan merangkul dan memberikan pengertian kepada pelaku tindak LGBT dan kumpul kebo agar kembali mengikuti ajaran agama yang baik dan benar.

"Agama itu mengajarkan, kalau kita tahu bahwa katakanlah tindakan yang mereka lakukan sesat, kita mempunyai kewajiban untuk mengajak ke jalan yang benar," kata Lukman.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan guru besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti untuk meluaskan makna pasal asusila dalam Kitab Undang-undang nomor 284,285 dan 292.

Euis berharap dalam gugatannya kaum LGBT dan kumpul kebo bisa masuk delik pidana dan bisa dipenjara. Penolakan itu berdasarkan karena kewenangan menambah unsur pidana baru ada di tangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lukman Hakim mengatakan tak ada satupun norma hukum atau agama yang melegalkan tindakan LGBT dan kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.

Dari sisi hukum dan agama, perilaku menyimpang LGBT yang menyukai sesama jenis-jelas tidak dibenarkan. "Lihat undang-undang perkawinan. sah apabila terjadi perkawinan antara dua kelamin yang berbeda menurut ajaran agama," kata Lukman.

Sementara itu, perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi mengatakan, gugatan pemidanaan bagi hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu sulit diubah.

Menurut Muladi, pemidanaan bagi sesama jenis akan rumit karena menyangkut ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.

“Kalau (hubungannya) diam-diam, suka sama suka, itu berarti kejahatan tanpa korban. Tidak ada yang dirugikan, saya rasa sulit juga kalau diubah (jadi dipidana),” ujar Muladi ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Dalam aturan RKUHP, kata Muladi, tetap mengatur bahwa pemidanaan hanya berlaku bagi orang dewasa yang melakukan hubungan sesama jenis dengan orang yang belum dewasa.

“Kalau yang diatur di RKUHP itu tetap kalau korbannya anak di bawah umur dan dilakukan dengan kekerasan, atau di depan umum itu baru dipidana,” katanya.

Sementara terkait ketentuan pidana bagi orang selain suami istri yang berzina atau kumpul kebo, menurut Muladi, harus diatur dengan delik aduan.

Kendati begitu, mantan menteri Kehakiman ini mengatakan, pidana bagi orang yang kumpul kebo akan menyulitkan sejumlah masyarakat di Indonesia. Sebab, masih ada beberapa daerah yang memiliki adat kumpul kebo.

“Di Manado, Mentawai, itu kan kumpul kebo masih boleh, kawin kontrak juga boleh. Jadi kalau soal kumpul kebo itu perlu diatur sebagai delik aduan saja,” ucapnya.

MK sebelumnya menolak gugatan uji materi tentang kesusilaan yang diatur dalam KUHP karena dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam putusannya, empat hakim yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahidudin Adams menyatakan dissenting opinion dengan lima hakim yang menolak uji materi tersebut.

MK telah menegaskan putusan yang menyatakan menolak uji materi tersebut tak berarti mendukung pelegalan zina maupun keberadaan hubungan sesama jenis di Indonesia.

Dalam gugatannya, pemohon meminta MK memperluas makna zina berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan untuk dipidana. Pemohon juga meminta MK mempidanakan sesama jenis yang melakukan persetubuhan.

Dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), MK menegaskan putusan yang menyatakan menolak uji materi tersebut tak berarti mendukung pelegalan zina maupun keberadaan hubungan sesama jenis di Indonesia.

Dalam pernyataan tertulis, MK menyatakan, tidak ada satu kata pun dalam amar putusan dan pertimbangan yang menyebut apalagi melegalkan istilah LGBT. (*)

Sumber: Tempo.co/CNN Indonesia
 


 

 

loading...

#

Sebelumnya

Indonesia negeri gempa dan tsunami, tanpa alat memadai

Selanjutnya

DPRD tetapkan APBD 2018 Jayawijaya Rp 1,5 triliun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe