Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Freeport dinilai perlu dipaksa bayar tunggakan PAP
  • Selasa, 19 Desember 2017 — 19:02
  • 1243x views

Freeport dinilai perlu dipaksa bayar tunggakan PAP

"Kami sudah sampaikan hal ini dalam pandang Fraksi Hanura ketika sidang APBD Papua tahun anggaran 2018, pekan lalu. Ini kami rasa perlu karena kini Papua butuh anggaran menjaga keseimbangan fiskal daerah sehubungan persiapan pelaksanaan PON XX, 2020," katanya, Selasa (19/12/2017).
Ilustrasi area penambangan Freeport - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, H. Syamsunar Rasyid mengatakan, Pemprov Papua perlu memaksa PT Freeport Indonesia membayar tunggakan pajak air permukaan (PAP) dalam beberapa tahun terakhir, senilai Rp5,6 triliun, sesuai apa yang diputuskan Pengadilan Pajak di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, sudah hampir setahun Pengadilan Pajak memutuskan sengketa PAP PT Freeport dengan memenangkan Pemprov Papua. Namun hingga kini belum ada penyelesaian pembayaran tunggakan.

"Kami sudah sampaikan hal ini dalam pandangan Fraksi Hanura ketika sidang APBD Papua tahun anggaran 2018, pekan lalu. Ini kami rasa perlu karena kini Papua butuh anggaran menjaga keseimbangan fiskal daerah sehubungan persiapan pelaksanaan PON XX, 2020," katanya, Selasa (19/12/2017).

Menurutnya, dalam pandangan Fraksi Hanura ketika itu, pihaknya menyatakan mendorong upaya extraordinary untuk memaksa PT Freeport membayar kewajibannya kepada Pemprov Papua.

"Selain untuk menjawab kebutuhan anggaran daerah, ini juga menghindari kesan Pemprov Papua lemah dalam upaya penegakkan aturan di wilayah teritorinya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya pada penutupan sidang APBD Papua tahun anggaran 2018, pekan lalu mengatakan, PT Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.

"Pengadilan Pajak Indonesia, 17 Januari 2017, memutuskan menolak gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan, sehingga Freeport wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya kepada Pemprov Papua," kata Enembe. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata legislator, jangan berharap Jokowi selesaikan masalah Papua

Selanjutnya

Minol dan narkoba jadi faktor penyebab tingginya HIV-AIDS di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe