Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Nabire, ini tuntutan KNPI
  • Rabu, 20 Desember 2017 — 07:53
  • 2518x views

Rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Nabire, ini tuntutan KNPI

“Semoga kehadiran presiden kali ini di Nabire bisa bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” katanya, Selasa (19/12/17), di Nabire.
Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu - Jubi/IST
Titus Ruban
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 19:52 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 12:30 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Nabire, Norbertus Mote, mengapresiasi rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Nabire, pekan ini.

“Semoga kehadiran presiden kali ini di Nabire bisa bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” katanya, Selasa (19/12/17), di Nabire.

Dikatakannya, dengan kedatangan presiden, keluhan masyarakat terkait tingginya angka pengangguran di Nabire bisa dicarikan solusi.

"Misalnya membuka workshop BLK (Balai Latihan Kerja). Tujuannya agar para pengangguran bisa dilatih keterampilannya, sebagai bekal untuk mencari lapangan pekerjaan," katanya.

Selain itu, kata dia, diharapkan presiden bisa menjawab terkait kelangsungan pembangunan bandara internasional Kaladiri, serta pelabuhan. "Ini agar akses ke daerah lain tidak lagi terkendala," katanya.

Ia menyinggung pula penyelesaian masalah HAM di Papua dan percepatan pemekaran Provinsi Papua. “Kami minta kepastian soal penyelesaian kasus HAM dan pemekaran yang sudah ada moratoriumnya," katanya.

Sebelumnya, salah satu legislator Papua, Jhon Gobai, mengatakan terkait masalah HAM di Papua yang kerap bermula dari perebutan Sumber Daya Alam (SDA), dirasa harus segera dituntaskan negara, agar tidak berlarut-larut.

“Banyak pelanggaran HAM yang terabaikan menyangkut masyarakat adat, dan kasus-kasus lainnya seperti Paniai Berdarah. Itu harus ada kejelasan dari negara," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

PKN duga ada korupsi dana desa di kampung Wanggar Pantai Nabire

Selanjutnya

Aktivis HAM: Kedatangan Jokowi di Nabire hanya omong kosong

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4807x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4195x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3729x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3412x views
Polhukam |— Sabtu, 06 Oktober 2018 WP | 3291x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe