Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Masyarakat adat Yerisiam Gua: Presiden Jokowi semestinya tidak tuli 
  • Rabu, 20 Desember 2017 — 20:04
  • 2768x views

Masyarakat adat Yerisiam Gua: Presiden Jokowi semestinya tidak tuli 

“Presiden harus segera menghentikan bisnis yang merampas ribuan hektar tanah milik masyarakat adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata Sekretaris kepala suku besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora.
Sekretaris kepala suku besar Yerisiam Gua sekaligus pegiat HAM Nabire, Robertino Hanebora, saat jumpa pers dengan sejumlah wartawan - Jubi/IST
Admin Jubi
Editor : Dewi Wulandari
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Sekretaris kepala suku besar Yerisiam Gua sekaligus penggiat HAM Nabire, Robertino Hanebora, menegaskan Presiden Jokowi semestinya tidak tuli atas kedatangannya di Nabire.

“Presiden harus segera menghentikan bisnis yang merampas ribuan hektar tanah milik masyarakat adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata Robertino, kepada Jubi, Rabu (20/12/2017).

Robertino mengatakan perizinan ini tidak dilakukan secara baik kepada masyarakat.

“Perusahaan dan aparat militer terus menerus melakukan dengan kepentingan-kepentingan mereka,” katanya lagi.

Robertino minta Presiden Jokowi mencabut izin pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang tidak mengedepankan hak-hak masyarakat adat.

“Lihat saja sekarang, karena tidak mengedepankan hak-hak masyarakat adat, itu bahkan celah untuk perusahan dan militer merampas dan menguasai lahan-lahan di Nabire. Pencaplokan tanah-tanah adat terus terjadi di Nabire. Tidak hanya di Nabire, bahkan di Nifasi dan di wilayah Meepago,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) perwakilan Meepago, John NR Gobai, minta Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap kasus perampasan dan pencaplokan tanah yang diduga melibatakan TNI dan Polri. 

“TNI dan Polri terus melakukan konspirasi bersama sejumlah investor di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di wilayah Meepago. Seperti perkebunan sawit di Wami tanah suku besar Yerisiam, konflik pertambangan di Musairo, Nifasi milik suku besar Wate, juga perkebunan sawit yang membabat habis hutan di Timika,” katanya.

John menambahkan selain bisnis militer di area tambang Nifasi, juga perkebunan sawit di Yerisiam, oknum-oknum aparat ini juga melakukan bisnis di hampir seluruh wilayah Meepago seperti Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Timika, dan Nabire.

“Kami minta Presiden beri instruksi hentikan bisnis-bisnis ini. Masyarakat yang selalu jadi korban di atas korban,” katanya.

John juga berharap Presiden harus perhatikan serius semua persoalan ini.

“Bukan jalan-jalan kesini tanpa melihat persoalan utama yang dihadapi rakyat Papua, khususnya wilayah Meepago,” katanya. (CR-1*)

loading...

Sebelumnya

Aktivis HAM: Kedatangan Jokowi di Nabire hanya omong kosong

Selanjutnya

Pemekaran provinsi Papua Tengah harus atas persetujuan masyarakat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe