Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Maluku
  3. Finalisasi APBD, Gubernur Malut minta dampingan KPK
  • Jumat, 22 Desember 2017 — 18:37
  • 3402x views

Finalisasi APBD, Gubernur Malut minta dampingan KPK

ada kecurigaan RAPBD menjadi bahan permainan anggaran pihak legislatif maupun eksekutif.
Ilustrasi. Detik.com/Jubi
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi
 

Jakarta, Jubi - Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mendatangi gedung KPK, Jumat (22/12) siang. Adapun maksud tujuannya adalah untuk meminta pendampingan KPK dalam finalisasi perencanaan APBD tahun 2018.

“Saya jauh-jauh datang ke KPK untuk membuat atau meminta bantuan pendampingan anggaran. Apalagi sekarang anggaran APBD-APBD 2018 eksekutif dan legislatif itu yang memutuskan bersama. Karena itu saya harap kita semua terhindar dari hal-hal negatif ya apalagi namanya korupsi," ujar dia di gedung merah putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017).

Abdul mengungkapkan ada kecurigaan RAPBD menjadi bahan permainan anggaran pihak legislatif maupun eksekutif. Karena itu ia menyiapkan pencegahan sejak dini, sebelum anggaran itu ditetapkan, meminta didampingi KPK supaya tidak kecolongan.

"Kalau sudah terjadi tetapi saya baru minta KPK itu tidak ada gunanya. Makanya saya jauh-jauh datang sebelum terjadi meminta pendampingan KPK," imbuh dia.

"Meskipun Pemprov Malut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi tidak memberi jaminan kalau penyelewengan tak akan terjadi," kata gubernur, menanggapi adanya oknum pejabat di Dinas Pendidikan Malut yang menjual proyek untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan memantau penanganan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, karena banyak kasus korupsi yang belum tertangani hingga ke pengadilan.

Meskipun tidak banyak kasus korupsi di Malut mendapat supervisi dari KPK, namun, KPK memastikan terus memantau seluruh kasus korupsi di Malut, baik yang ditangani pihak Kejaksaan maupun Kepolisian.

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif ketika dihubungi sebelumnya menyatakan, semua korupsi yang ditangani oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi pasti kalau sudah masuk penyidikan akan dilaporkan ke KPK.

Bahkan, ada beberapa kasus korupsi di Malut yang mendapat supervisi KPK, salah satunya yakni kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan bandara Bobong yang diduga melibatkan mantan Bupati Kepsul dua periode Ahmad Hidayat Mus.(*)

Sumber: Merdeka.com/Antara
 


 

loading...

#

Sebelumnya

Natal dan naiknya harga telur

Selanjutnya

BI tidak jamin kerugian penggunaan mata uang digital

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32963x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8999x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6516x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6002x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5672x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe