Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Pemekaran provinsi Papua Tengah harus atas persetujuan masyarakat
  • Jumat, 22 Desember 2017 — 21:46
  • 4770x views

Pemekaran provinsi Papua Tengah harus atas persetujuan masyarakat

"Pemekaran provinsi Papua Tengah harus direncanakan baik dan dipertimbangkan anggaran daerah supaya pemekaran ini bukan diusulkan karena Isais sudah di akhir masa jabatannya dan ingin naik kelas jadi gubernur," kata John NR Gobai.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) perwakilan wilayah Meepago, Jhon NR Gobay - Jubi/IST
Admin Jubi
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi - Di akhir sambutannya pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kali Bobo Nabire oleh Presiden Jokowi, Kamis (20//12/2017), Bupati Nabire, Isaias Douw minta Presiden memekarkan provinsi Papua Tengah

"Atas nama bupati Nabire dan mewakili 10 kabupaten di provinsi Papua Tengah, kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Presiden Jokowi," kata Isaias.

Menanggapi permintaan pemekaran Provinsi Papua Tengah tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) perwakilan wilayah Meepago, John NR Gobai, mengatakan ini bukan hal baru. Mantan Bupati Nabire, Anselmus Petrus You, juga pernah menyuarakan aspirasi ini. Bupati Isaias Douw semestinya mempertimbangkan persetujuan masyarakat sebagai salah satu aspek terpenting.

"Pemekaran provinsi Papua Tengah harus direncanakan baik dan dipertimbangkan anggaran daerah supaya pemekaran ini bukan diusulkan karena Isais sudah di akhir masa jabatannya dan ingin naik kelas jadi gubernur," kata John, kepada Jubi, Jumat (22/12/2017).

Dalam pandangannya, lanjut John, pemerintah induk yang harusnya membuat kebijakan dan program pemekaran seperti halnya ada Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk perencanaan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah.

"Pemekaran diperlukan grand design dalam prolegda, dalam rangka  persiapan pemekarannya terkait wilayah yang akan diplot sehingga dalam beberapa tahun sebelumnya dapat disiapkan sebagai pengembangan kawasan terpadu,” katanya.  

"Persiapan ini dibiayai pemerintah provinsi seperti perkantoran, lapangan terbang, dan pelabuhan perintis, termasuk pengadaan pesawat dan kapal perintis," katanya.

John mengatakan hal ini penting karena saat ini ongkos transportasi ke daerah pemekaran baru sangat mahal.

"Provinsi yang baru dimekarkan, sebuah daerah baru telah disiapkan wilayahnya dengan kabupaten tetangganya agar dipastikan tapal batasnya sehingga kemudian hari tidak terjadi konflik tapal batas antar kabupaten. Supaya tidak terjadi saling klaim dan pencaplokan wilayah yang dilakukan antar kabupaten yang bertetangga," katanya.

John juga mengatakan masih banyak aspek yang harus dipikirkan jika mau direncanakan pemekaran Provinsi Papua Tengah. 

"Supaya rakyat tidak jadi korban di tanah mereka sendiri," katanya menutup perbincangan. (CR-1*)

loading...

Sebelumnya

Masyarakat adat Yerisiam Gua: Presiden Jokowi semestinya tidak tuli 

Selanjutnya

Keterlibatan lintas agama amankan Natal diapresiasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe