Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Catatan Politik Pasifik sepanjang 2017, gejolak menuju stabilitas (Bagian 1)
  • Minggu, 24 Desember 2017 — 19:02
  • 2880x views

Catatan Politik Pasifik sepanjang 2017, gejolak menuju stabilitas (Bagian 1)

Politik di Pasifik memiliki reputasi di tengah ketidakstabilannya, tak sedikit negara kepulauan telah mengakhiri tahun 2017 dengan stabilitas kepemimpinan yang relatif memanas.
Poster-poster kampanye pemilu untuk Partai Kongres Rakyat Nasional PNG, dipimpin oleh Peter O Neill. - RNZI / Johnny Blades
Zely Ariane
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Politik di Pasifik memiliki reputasi di tengah ketidakstabilannya, tak sedikit negara kepulauan telah mengakhiri tahun 2017 dengan stabilitas kepemimpinan yang relatif memanas. RNZ Pacific melihat kembali politik tahun ini di negara-negara Kepulauan Pasifik.

 

Papua Nugini

Papua Nugini menggelar pemilihan nasional lima-tahunan yang berkepanjangan dan bermasalah, penuh dengan kekurangan. Dalam prosesnya muncul perseteruan menggunakan kekerasan antara pendukung kandidat di Region Pengunungan PNG.

Peter O Neill kembali terpilih sebagai Perdana Menteri meski kehilangan sejumlah besar anggota parlemen dari partai Kongres Rakyat Nasional selama Pemilu. Hasil pemilu itu sebagai bukti O Neill masih mendominasi situasi politik negara tersebut. Skandal korupsi maupun situasi fiskal PNG yang suram nampaknya tidak mempengaruhinya.

Sedangkan lawan politik O Neill memutuskan bergabung dengan Sam Basil, pemimpin Pangu Pati yang telah bangkit kembali ke dunia Politik PNG. Sementara itu figur penting dalam kemerdekaan PNG, Sir Michael Somare, pensiun dari dunia politik setelah berkarier selama hampir  lima dekade.

Bougainville

Bougainville tahun ini mengambil langkah signifikan menuju plebisit kemerdekaan - langkah terakhir dari Perjanjian Perdamaian Bougainville dengan Pemerintah PNG. Pemungutan suara ditetapkan bulan Juni 2019 mendatang. Kemudian hasilnya akan dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional PNG. Bulan ini kedua pemerintah mereka sepakat memiliki seseorang yang diakui secara internasional sebaai memimpin Komisi Referendum Bougainville.

Selain itu kesepakatan telah diambil tentang pertanyaan dalam referendum 2019 untuk jawaban sederhana, antara ya atau tidak. Pemerintah PNG juga berkomitmen untuk memenuhi bantuan pembangunan dan akan membayar total AS$ 132 Juta kepada Pemerintah Otonom Bougainville.

Komitmen tersebut menyusul tahun yang sulit bagi hubungan Moresby-Buka, akibat lambannya pembayaran bantuan dana dan pengumuman awal PM Peter O'Neill bahwa tidak ada jaminan referendum akan terjadi, mendorong Presiden Bougainville, John Momis menuduh PNG memandang rendah mereka. Isu-isu ini tampaknya telah terselesaikan.

Setelah bertahun-tahun bernegosiasi tentang kemungkinan pembukaan kembali tambang Panguna yang besar, Bougainville telah mengumumkan moratorium mengenai eksplorasi atau penambangan di sana.

Fiji

PM Frank Bainimarama tidak menunjukkan tanda-tanda kelengahan dalam tanggung jawabnya dalam memerintah Fiji, walaupun terlihat banyak bukti bahwa dia dan Partai Fiji First pimpinanya yang berkuasa masih dalam proses pembelajaran bahwa menjalani politik parlementer berbeda dengan menjalankan kekuatan militer sebuah negara.

Sebagian besar masa kepemimpinannya pada tahun 2017 dikhususkan untuk kampanye global memerangi perubahan iklim. Dia berperan aktif saat Fiji terpilih menjadi tuan rumah KTT Perubahan Iklim PBB di Jerman. Meski menuai banyak pujian sebagai advokat yang giat untuk kepentingan kawasan Pasifik. Wakil PM Fiji, Aiyaz Saiyed-Khaiyum, tetap terlibat secara sentral dalam semua pengambilan keputusan penting tentang bagaimana Fiji diperintah.

Partai Fiji First akan memiliki kesempatan yang baik kembali berkuasa pada pemilihan umum tahun depan, namun kekuatan dari blok oposisi terus meningkat meskipun anggota-anggota parlemen menghadapi resiko tuduhan di tengah menyuarakan perbedaan pendapat terhadap partai yang berkuasa.

Tonga

Pada bulan Agustus, Raja Tupou VI membubarkan parlemen karena kekhawatiran pemerintah PM Akilisi Pohiva telah bertindak tidak konstitusional dengan melakukan kesepakatan internasional tanpa persetujuannya. Keputusan itu sebuah pertama kali dalam sejarah Tonga

Hal lain yang mungkin menjadi alasan pembubaran adalah pemerintah Tonga mengusulkan agar mereka diberikan otoritas menunjuk pemegang jabatan tinggi seperti Komisaris Polisi dan Jaksa Agung, yang hingag saat ini adalah wewenang Raja dan Dewan Penasihatnya.

Pembubaran tersebut menyebabkan pemilihan lebih awal yang dilakukan pada 16 November. Partai Demokrat Pohiva kembali berkuasa dan dengan Pohiva sendiri terpilih kembali sebagai Perdana Menteri oleh 26 anggota parlemen. Dengan mandat pemilihan yang jelas, pemerintah baru telah menjanjikan strategi dan visi yang sama.

Samoa

Perdana Menteri dengan masa jabatan terpanjang di wilayah Pasifik, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, mengalami tahun masalah. Mulai kesehatan dan laporan tentang konspirasi untuk menggantikannya.

Pada bulan Oktober, Tuilaepa diterbangkan dengan ambulans udara ke Selandia Baru untuk perawatan medis, dengan alasan yang hingga kini tidak diungkapkan. Sebelumnya dia dirawat di Rumah Sakit Nasional di Apia.

Selama kepergian sementaranyanya, seorang mantan menteri dituduh mendalangi pertemuan dengan beberapa anggota Partai Perlindungan HAM (HRPP), yang seharusnya menciptakan sebuah rencana untuk mengambil alih kursi perdana menteri.

Tuilaepa lalu kembali ke Samoa dan menolak konspirasi di HRPP. Pada akhirnya, dalam satu tahun pria berusia 72 tahun itu diangkat sebagai ketua Forum Kepulauan Pasifik. Di tengah berjuang melawan sakit ia  menghilangkan pertanyaan tentang kepemimpinannya dengan meluncurkan sebuah buku biografi, ia ingin membuktikan politisi veteran tersebut tetap berada diposisi yang kuat seperti awalnya.

New Caledonia

Jalan menuju referendum kemerdekaan Kaledonia Baru tidak berjalan mulus. Pada akhir 2018, wilayah tersebut diperkirakan telah melakukan pemilihan, mengakhiri proses 30 tahun sejak konflik di tahun 1980an.

Setahun sebelum tenggang waktunya Perjanjian Noumea itu, sejumlah pertanyaan belum terjawab mengenai siapa yang akan diizinkan untuk memilih dan perwakilan yang diberikan kepada penduduk pribumi Kanak, yang mana sekitar seperempat diantaranya belum terdaftar.

Namun masih ada juga isu nasionalisme Prancis, terutama di daerah perkotaan. Politik lokal masih terbagi pada 2017, wilayah tersebut berjalan tanpa presiden selama dua bulan dan akhirnya mereka kembali memililih Philippe Germain.

Semua ini terjadi sementara ekonomi wilayah tersebut memburuk akibat harga nikel yang turun dan situasi keamanan yang memburuk. (*)

 

loading...

#

Sebelumnya

Ingat luka lama, Bougainville hentikan rencana tambang Panguna

Selanjutnya

Kiribati dan Tuvalu segera terhubung melalui transportasi udara

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4860x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4273x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4130x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3475x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2921x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe