Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Ada apa dengan penjualan paspor Kepulauan Pasifik?
  • Rabu, 27 Desember 2017 — 18:28
  • 1580x views

Ada apa dengan penjualan paspor Kepulauan Pasifik?

Skandal semacam itu mungkin menyulitkan warga setempat dari negara penjual paspor untuk menggunakan paspor nasional mereka untuk bepergian ke luar negeri.
Program penjualan paspor di Kepulauan Pasifik, memiliki prosedur skrining pembelian paspor yang buruk hingga menimbulkan kerusakan pada reputasi negara penjual paspor. - The Interpreter/Megan Eaves/Flickr)
Elisabeth Giay
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Anthony van Fossen

PROGRAM penjualan paspor di Kepulauan Pasifik memiliki sejarah yang bergejolak. Meskipun Kerajaan Tonga adalah salah satu negara pertama yang mulai menjual paspornya kepada ribuan pembeli (dimulai sejak awal 1980an), programnya sebagian besar dijalankan serampangan. Umumnya tidak sah dan bahkan sering dianggap ilegal.

Skema-skema yang serupa selanjutnya muncul pada 1990an, di negara-negara surga pajak lepas pantai lainnya di Kepulauan Pasifik-Kepulauan Marshall, Vanuatu, Samoa, dan Nauru-, namun setiap negara menghadapi masalah yang sama.

Para pemegang paspor asing membeli paspor domestik untuk mendapatkan hak, bukan pajak ataupun kewarganegaraan. Mereka menginginkan kesempatan untuk melakukan perjalanan bebas visa dan keuntungan-keuntungan lain yang bisa diberikan oleh paspor asing. Mereka tidak menginginkan kewajiban pajak tambahan atau persyaratan ruwet lainnya.

Prosedur skrining pembelian paspor yang buruk dapat menimbulkan kerusakan pada reputasi negara penjual paspor. Skema jual-beli paspor Kepulauan Pasifik diselubungi oleh banyak skandal. Nauru, misalnya, menjual paspor kepada sejumlah anggota kelompok militan Al-Qaeda dan kelompok teroris lainnya di Turkestan dan Azerbaijan, sebelum Amerika Serikat turun tangan dan menang di atas Pemerintah Nauru untuk membatalkan program penjualan paspornya.

Selain itu, kasus penjualan paspor yang masih terus berlanjut dan sangat terkenal adalah Kim Wong, yang telah dituduh mendalangi perampokan sebesar lebih dari AS $ 80 juta pada 2016, dari rekening-rekening di Bank Sentral Bangladesh. Wong dilaporkan telah menggunakan paspor Vanuatu yang dibelinya untuk meninggalkan negara itu dan kembali ke rumahnya di Filipina.

Skandal semacam itu mungkin menyulitkan warga setempat dari negara penjual paspor untuk menggunakan paspor nasional mereka untuk bepergian ke luar negeri.

Tidak ada satupun skema ini di Tonga, Kepulauan Marshall, dan Vanuatu yang mensyaratkan pembeli untuk sekadar menghadiri kantor urusan imigrasi secara langsung. Skema tidak seharusnya dijadikan jalan untuk migrasi ke negara-negara penjual paspor.

Para penjaja paspor beranggapan bahwa peluang migrasi sangat kecil, dan jumlah pembeli yang akan menggunakan paspor mereka untuk pindah ke Kepulauan Pasifik sangat kecil. Ternyata mereka salah. Penjualan paspor demi kenyamanan perjalanan secara tidak sengaja telah menyebabkan populasi dan komunitas bisnis Tiongkok yang relatif besar didirikan oleh pembeli paspor, terutama di ibu kota negara-negara.

Masyarakat pribumi sering kali bersikap antagonis terhadap pembangunan asing seperti ini, terutama memiliki keturunan Tiongkok. Perseteruan ini diekspresikan melalui cara-cara paling dramatis termasuk serangan yang meluas, penjarahan dan pembakaran yang ditujukan pada bisnis milik Tiongkok di Nuku'alofa, ibu kota Tonga, pada November 2006.

Serangan itu menghancurkan sebagian besar kawasan bisnis utama di sana, yang ironisnya, dibangun dengan pinjaman yang sebagian besarnya diberikan oleh Beijing.

Keterlibatan keluarga Kerajaan Tonga dan politisi serta pejabat lokal terkemuka di masa lalu dalam penjualan paspor ilegal menguatkan kecurigaan bahwa penjualan tersebut masih berlanjut. Pendukung pro-demokrasi Tonga seperti 'Akilisi Pohiva, Perdana Menteri Tonga yang baru saja terpilih kembali, mendapatkan dukungan politik yang besar setelah memimpin demonstrasi massal melawan penjualan paspor.

PM Pohiva baru-baru ini mensinyalir bahwa beberapa pembeli paspor Tonga terlibat dalam perdagangan metamfetamina (ice atau sabu-sabu) dan kejahatan transnasional lainnya yang menghancurkan negara tersebut dan wilayah Pasifik secara umum. Para pemrotes yang umumnya pro-demokrasi di Tonga menyoroti rahasia umum bahwa penjualan paspor mendorong terjadinya korupsi besar-besaran, adanya kolusi yang berbahaya antara para penjahat dan keluarga kerajaan, pengaruh politik yang merugikan rakyat Tonga akibat pembeli paspor asing yang kaya raya, serta ketidakberdayaan penduduk pribumi setempat.

Skema penjualan paspor di Pulau Pasifik sangat rahasia dan sulit untuk dikendalikan, khususnya karena mereka dapat menghasilkan pemasukan yang cukup besar untuk para elite lokal yang jarang diteruskan kepada masyarakat umum. Program-program penjualan paspor, bahkan yang paling legal dan resmi pun, cenderung tidak transparan, bahkan buram.

Negara-negara surga pajak Pulau Pasifik merupakan beberapa negara pertama yang memasuki bisnis penjualan paspor pada 1980an dan 1990an. Walaupun telah lama berkecimpung dalam aktivitas penjualan, penjual di negara-negara ini kurang terorganisir, diselubungi oleh berbagai macam krisis, dan sebagian besar dari program ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Akibat masalah-masalah itu, mereka telah kehilangan keunggulan bersaing terhadap negara-negara kepulauan di Karibia seperti Dominika dan Saint Kitts dan Nevis, dengan program yang lebih terorganisir, sukses, dan tahan lama. Namun, permintaan global atas paspor terus meningkat terutama untuk paspor demi kenyamanan (perjalanan tanpa visa) - dan penjualan dari negara-negara surga pajak di Kepulauan Pasifik terus berlanjut.

*Anthony van Fossen adalah dosen senior di Sekolah Humaniora, Bahasa dan Ilmu Sosial, Universitas Griffith. Dia melakukan penelitian jangka panjang mengenai ekonomi politik internasional Kepulauan Pasifik dan negara surga pajak, terutama hubungan mereka dengan kapitalisme global.

loading...

Sebelumnya

Oxfam sediakan benih untuk penanggulangan krisis pangan di Ambae

Selanjutnya

Blackbirding: Sejarah penipuan dan penculikan orang Kepulauan Pasifik ke Australia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe