PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. TNI dan Polri amankan aset dua perusahaan tambang di Nabire
  • Sabtu, 29 Oktober 2016 — 11:54
  • 1034x views

TNI dan Polri amankan aset dua perusahaan tambang di Nabire

“Saya minta kepada ke PT. Kristalin Eka Lestari bisa dapat membuktikan surat izin yang asli, bukan foto copy, agar kita bisa meluruskan secara baik,” kata Money.
Suasana mediasi dua perusahaan tambang di Polres Nabire, Kamis 27 Oktober 2016 - Jubi/Titus
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Nabire, Jubi – Kepolisian Resort (Polres) Nabire memediasi konflik dua perusahaan tambang emas di lokasi pertambangan yang berada  di kilometer 40 kali Mosairo Kampung Nifasi Distrik Makimi Kabupaten Nabire-Papua.Saling mengklaim areal tambang ini terjadi antara PT. Tunas Anugerah Papua dan PT. Kristalin Eka Lestari.

Kapolres Nabire AKBP Ronny Semy Thabaa mengatakan pertemuan yang dilakukan pihaknya bukan untuk menguji kebenaran dukumen perusahaan mana yang yang Legal dan Ilegal.

“Pertemuan ini untuk memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk melakukan upaya hukum, agar dapat ditentukan siapa yang berhak atas lahan tersebut, berdasarkan dokumen izin yang dimiliki. Nanti lembaga terkait yang mempunyai kewenangan, mereka yang akan memutuskan siapa yang berhak dan siapa yang tidak,” jelas Kapolres.

Menurutnya, Kepolisian hanya berurusan dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat terkait Kamtibmas, bukan kepentingan perusahaan.

“Kami ingin mengambil langkah-langkah sebelum terjadi konflik yang akan merugikan masyarakat,” katanya.
Lanjutnya upaya mediasi ini untuk membatasi aktivitas kedua perusahaan sampai ada keputusan tetap.

“Saya imbau dan memerintahkan kedua perusahaan agar selama proses hukum, tidak beraktivitas di areal tersebut,” katanya.
Ditempat yang sama Sekretaris Suku Besar Watee, Otis Money mengatakan akan menghormati proses hukum hingga ada keputusan tetap.

“Saya sarankan selama proses hukum berjalan, tidak boleh ada yang beraktivitas. Kami dari adat sangat menghormati perusahaan yang legal,” katanya.

Money juga meminta agar anggota TNI yang berada di areal PT. Kristalin Eka Lestari agar keluar, karena kehadiran TNI di areal itu sangat meresahkan masyarakat.

Dari informasi yang dihimpun Jubi, awalnya PT. Kristalin Eka Lestari yang menambang di areal tersebut beberapa tahun silam. Namun karena tidak mendapatkan hasil, perusahaan tersebut lalu meninggalkan areal. PT. Tunas Anugerah Papua masuk kemudian dan cukup berhasil. Perusahaan itu dianggap pemilik ulayat cukup memperhatikan mereka dengan memberikan beberapa program yang sangat membantu masyarakat Kampung Nifasi. Namun, beberapa tahun terakhir, PT. Kristalin Eka Lestari mengkalim lahan tersebut adalah miliknya.

“Saya minta kepada ke PT. Kristalin Eka Lestari bisa dapat membuktikan surat izin yang asli, bukan foto copy, agar kita bisa meluruskan secara baik,” kata Money.

Money menjelaskan, PT. Tunas Anugerah Papua adalah holding Company, yang di dalamnya terdapat Yayasan Destinasi Papua, ada koperasi Mosana, dan ada tiga perusahaan pemilik izin atas lahan tersebut. Pada pertemuan tersebut berhasil disepakati oleh kedua belah pihak beberapa point antara lain, kedua pihak sepakat menghentikan aktivitas dalam bentuk apapun di lokasi pertambangan yang saat ini menjadi sengketa. Pos adat masuk ke lokasi tersebut dan dikembalikan kepada masyarakat adat setempat.

Keputusan lainnya, tidak diperbolehkan melakukan suplai bahan makanan dan BBM ke lokasi tersebut untuk kebutuhan karyawan dengan batasan BBM sebanyak 50 liter per bulan serta menyerahkan dokumen perizinan paling lambat pada, Minggu (30/10/2016) pukul 14.00 WIT, di Polres Nabire. Selain itu disepakati juga untuk tidak melakukan intimidasi maupun pengancaman dalam bentuk apapun.

Lalu, untuk mengamankan aset-aset yang berada dilokasi tambang dengan rincian PT. Kristalin Eka Lestari menggunakan  11 orang Anggota TNI dari Batalion Raider/753 Nabire sedangkan PT. Tunas Anugrah Papua menggunakan 1 Anggota Koramil Makimi dan 3 Anggota Polsek Makimi.

Pada akhir perjanjian disepakati, jika salah satu pihak melanggar isi surat pernyataan itu, akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (*)

Sebelumnya

Wakil Bupati Nabire dilaporkan dugaan ijazah palsu

Selanjutnya

Ingin sejahterakan warga, PT TAP berikan bantuan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua