Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. DPR janji menutup tambang ilegal di Nabire
  • Sabtu, 30 Desember 2017 — 17:30
  • 3342x views

DPR janji menutup tambang ilegal di Nabire

Ia menilai sejumlah perusahaan tambang itu tidak memiliki izin usaha penambangan (IUP), tidak melakukan proses penambangan secara teratur, dan tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Anggota DPRP Perwakilan Meepago, John NR Gobai (tengah) melakukan kunjungan kerja di perusahan-perusahan tambang Musairo, Nifasi - Jubi/CR-1
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Perwakilan Wilayah Meepago, John NR Gobai, menyatakan akan bekerja sama dengan semua komponen masyarakat dan pemerintah Nabire mempolisikan dan menutup semua perusahan tambang ilegal. Ia menilai sejumlah perusahaan tambang itu tidak memiliki izin usaha penambangan (IUP), tidak melakukan proses penambangan secara teratur, dan tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Saya kaget ketika turun lapangan langsung baru melihat kondisi perusahan tambang di sungai Musairo, kampung Nifasi,”  kata Gobai, saat kunjungan kerja, sekaligus survey lapangan di sungai Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Nabire, Jumat (29/12/2017).

Ia menyebutkan ada 10 perusahan yang sedang beroperasi di sana, sembilan di antaranya menabrak aturan.  “Itu baru di daerah hak ulayat suku Wate di sungai Musairo, belum lagi yang lain di seluruh wilayah Meepago,” kata Gobai menambahkan.

Menurut dia, sembilan perusahan ilegal itu juga selalu menimlbulkan konflik antar masyarakat setempat karena sengaja memecah belah tatanan sosaial masyarakat setempat.

Menurut  Gobai   pada awal bulan tahun 2018 nanti  dia akan menggelar pertemuan dengan semua perusahan tambang di Nabire dan mempertanyakan proses pertambangan yang sedang dilakukan di sana.

Salah seorang intelektual suku Wate di Kampung Nifasi, Otis Monei sangat mendukung langkah yang diambil oleh  John NR Gobai. Menurut dia, warga masyarakat sudah banyak ditipu dan dipecah belah oleh perusahan tambang di sana.

“Kasihan masyarakat di sana. Hanya hanya satu perusahaan yang serius melakukan penambangan sesuai ketentua. Lainya merusak alam dan tatanan sosial,” kata Otis.

Menurut dia, selain merusak tanah adat perusahan tambang juga merusak alur aliran sungai dan hutan keramat kami di Musairo. “Kami berharap supaya perusahan-perusahan ilegal ini untuk angkat kaki dari tanah kami,” katanya. (*) CR-1

loading...

Sebelumnya

Anggota PPS Kabupaten Paniai dibekali bimbingan tekhnis

Selanjutnya

Pemkab Deiyai - Polres Paniai teken NPHD pengamanan Pilkada

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat