Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Pemda diharapkan permudah perizinan pembangunan rumah bersubsidi
  • Senin, 01 Januari 2018 — 23:45
  • 1473x views

Pemda diharapkan permudah perizinan pembangunan rumah bersubsidi

Kemudahan  yang diharapkan itu bisa dengan cara membantu mengurangi atau membebaskan perizinan, terutama untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bank Papua rumah Expo, -Jubi/Dok.
Sindung Sukoco
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD -REI) Provinsi Papua berharap pemerintah daerah permudah perizinan pembangunan rumah bersubsidi. Kemudahan  yang diharapkan itu bisa dengan cara membantu mengurangi atau membebaskan perizinan, terutama untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Masih banyak regulasi yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang sifatnya bisa eringankan pembangunan rumah rakyat, padahal di lain daerah sudah terlaksana seperti di Jawa,” kata ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD -REI) Provinsi Papua, Maria kepada Jubi, Sabtu (30/12/2017).

Menurut Maria, pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan mempermudah pembangunan rumah bersubisdi, di antaranya  peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2016,  tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Inpres Keringan BPHTB, Permendagri nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah.

Ia menyebutkan selama ini pengurusan yang dipungut lewat  retribusi pemerintah daerah, seperti Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan  (SPPL) dan biaya pengurusan AJB, PLN, IMB masih mahal. “ Ini membutuhkan dana kurang lebih Rp 20 jutaan,” ujar Maria menjelaskan.

Maria menegaskan pengembang tidak hanya sekedar mencari keuntungan, namun juga aspek sosial, termasuk  tanggungjawab menyediakan jalan, air bersih, listrik dan sarana pendukung lain. Kemudahan regulasi akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembang yang berkontribusi menyediakan rumah bersubsidi bagi masyarakat.

Hal itu sesuai program pemerintah pusat yang ingin mewujudkan program sejuta rumah. “Kami harap pejabat daerah memahami dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tolak ukur keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP tidak hanya dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.

"Ke depan saya ingin konsumen lebih dilindungi. Saya bertanggung jawab untuk melindungi konsumen apalagi KPR FLPP, karena ada uang rakyat di sana," kata Menteri Basuki saat Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dengan Bank Pelaksana KPR Sejahtera FLPP tahun 2018

Menurut Basuki, tahun 2018 jumlah Bank pelaksana sebanyak mencapai 40 lembaga perbankkan. Terdiri enam Bank Nasional dan 34 Bank pembangunan daerah (BPD), jumlah itu meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya 33 Bank. (*)

loading...

Sebelumnya

REI Papua minta Perbankan berpihak ke pengembang

Selanjutnya

Bulog gagal memenuhi target pengadaan beras 2017

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe