Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Bupati Paniai: Penuntasan kasus Paniai Berdarah adalah tugasnya negara
  • Sabtu, 29 Oktober 2016 — 12:12
  • 1079x views

Bupati Paniai: Penuntasan kasus Paniai Berdarah adalah tugasnya negara

“Kasus Paniai berdarah itu kami sudah berikan kewenangan kepada orang-orang di Provinsi Papua dan orang-orang di Pemerintah Pusat. Jadi, saya tidak punya kewenangan,” jelas Hengky Kayame kepada Jubi ketika ditemui di Kantor Partai Hanura Provinsi Papua di Padangbulan, Jumat, (28/10/2016).
Bupati Paniai, Hengky Kayame (kanan) di Jayapura, Jumat, (28/10/2016) – Jubi/Abeth You
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame menegaskan penuntasan kasus Paniai Berdarah yang terjadi 7-8 Desember 2014 lalu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Pusat (Jakarta).

“Kasus Paniai berdarah itu kami sudah berikan kewenangan kepada orang-orang di Provinsi Papua dan orang-orang di Pemerintah Pusat. Jadi, saya tidak punya kewenangan,” jelas Hengky Kayame kepada Jubi ketika ditemui di Kantor Partai Hanura Provinsi Papua di Padangbulan, Jumat, (28/10/2016).

Kayame tidak menyebutkan orang-orang dimaksud itu. Namun, menurutnya kasus yang menewaskan empat siswa itu merupakan kasus pelanggaran HAM berat.

“Itukan pelanggaran HAM berat. Tapi intinya, saya tidak punya hak. Itu tugasnya negara. Negara mau bawah ke arah mana kita menanti saja,” ungkap ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua ini.  

Ketika ditanya, sebagai ketua DPD Partai Hanura Papua bolehkah menggunakan kapasitasnya mendekati Wiranto yang merupakan Menkopolhukam ia hanya tersenyum dan diam.

“Oh, kalau itu tidak,” tegasnya singkat.

Legislator Papua, Laurenzus Kadepa khawatir kisruh kepengurusan DPD Hanura Papua yang berujung pada terpilihnya Bupati Paniai, Hengky Kayame sebagai Ketua DPD Hanura Papua secara aklamasi melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Bogor, Jawar Barat pekan lalu merupakan skenario untuk membungkam atau menutupi penuntasan kasus Paniai berdarah.

Meski memberikan selamat terhadap terpilihnya Hengky Kayame memimpin DPD Hanura Papua, namun disatu sisi, ia khawatir ada skenario besar dibalik itu. Apalagi Menkopolhukam, Wiranto yang juga Ketua Umum DPP Hanura disebut-sebut merestui kepengurusan DPD Hanura Papua dibawah pimpinan Hengky Kayame.

"Saya mengkhawatirkan itu. Disayangkan kalau ini merupakan skenario membungkam penuntasan kasus Paniai berdarah. Hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaian, seperti apa yang diinginkan keluarga korban. Begitu juga upaya mewujudkan penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dengan cara mufakat seperti keinginan Menkopolhukam," kata Laurenzus Kadepa.

Sementara Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan, peristiwa Paniai telah mendunia dan menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua. Hingga kini pemerintah seakan menutupi pelaku penembakan Paniai.

"Kasus Paniai ini letak kesalahannya ada pada pemerintah. Sepanjang pemerintah menutup-nutupi pelaku khususnya terkait hasil penyelidikan institusi TNI dan Polri, maka masyarakat tetap menolak siapapun yang melakukan penyelidikan," kata Natalius Pigai. (*)

loading...

Sebelumnya

Insiden Manokwari terburuk pasca 1999, LP3BH minta KOMNAS HAM tegas

Selanjutnya

UNIPA gelar Simposium Internasional Bentang Laut Kepala Burung dan Konektivitas Pan-Pasifik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe