Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Hasil survei LIPI menandakan ada masalah di Papua
  • Selasa, 02 Januari 2018 — 19:33
  • 2834x views

Hasil survei LIPI menandakan ada masalah di Papua

"Ini hanya proses menciptakan perdamaian. Toh, kalau penentuan nasib sendiri belum tentu semua orang asli Papua berpikir sama. Tidak semua orang Papua memilih merdeka, karena ada yang menikmati ketika Papua berada dalam NKRI," ujarnya.
Ilustrasi orang asli Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Change.org, November 2017 lalu menandakan ada masalah di Papua yang perlu segera tuntaskan.

Katanya, survei online persepsi publik selama tiga pekan itu, bertujuan mengetahui bagaimana warganet memandang masalah di Papua, isu yang menjadi perhatian mereka, dan sejauh mana pemahaman mereka tentang isu di tanah Papua.

"Dari hasil survei itu, menunjukkan ada masalah di Papua. Inilah kondisi yang sebanarnya. Saya selalu bilang, perlu tim internasional yang independen untuk memastikan seperti apa kondisi Papua. Perlu keterlibatan pihak ketiga yang netral menyelesaikan masalah Papua, tanpa itu, sulit," kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Selasa (2/1/2018).

Menurutnya, ia lebih mendukung jika pemerintah Indonesia menyetujui orang asli Papua menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia jangan alergi dengan hal tersebut, karena penentuan nasib sendiri tidak selalu identik dengan merdeka.

"Ini hanya proses menciptakan perdamaian. Toh, kalau penentuan nasib sendiri belum tentu semua orang asli Papua berpikir sama. Tidak semua orang Papua memilih merdeka, karena ada yang menikmati ketika Papua berada dalam NKRI," ujarnya.

Ia mengatakan, menyelesaikan masalah Papua tidak bisa hanya sebatas bicara, perlu tindakan nyata dan komitmen politik para pemangku kepentingan di negara ini, terutama presiden.

"Kalau pemerintah Indonesia mengklaim berhasil membangun Papua, seperti apa yang selalu mereka sampaikan, harusnya tidak perlu khawatir apa pun cara yang ditempuh menyelesaikan masalah Papua," ucapnya.

Survei yang dilakukan LIPI belum lama ini, diikuti lebih dari 27 ribu responden, 61,5 persen laki-laki, 38,5 persen perempuan. Sekira 51 persen responden berpendidikan S1, 25 persen lulusan SMA/ sederajat, 13 persen lulusan S2, dan sisanya gabungan antara lulusan SD, SMP sederajat, D3, S3 dan lainnya.

Survei juga diikuti 2 persen warga asli Papua, 3 persen penduduk Papua non asli, dan 95 persen warga di luar Papua. Persepsi di antara ketiga kelompok ini cukup berbeda.

Misalnya, terkait kondisi Tanah Papua kini, 62 persen warga luar Papua menjawab mengkhawatirkan dan tidak tahu, 63 persen penduduk Papua non asli menjawab baik dan baik sekali, dan hampir 70 persen warga Papua asli menjawab mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan.

Perbedaan serupa juga muncul saat ditanyakan apa masalah terbesar di Tanah Papua. Jawaban tertinggi warga luar Papua (14 persen) adalah kualitas pendidikan rendah, penduduk Papua non asli (12,8 persen) menjawab minol dan narkoba, sedangkan warga asli Papua (14 persen) menjawab pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Perbedaan persepsi tentang kondisi Papua ini menunjukkan, kondisi Papua masih bermasalah. Dinilai aman untuk pendatang karena banyak tentara, namun tidak aman terhadap orang asli, karena pelanggaran HAM”, kata Cahyo Pamungkas dari tim Kajian Papua, LIPI.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei, permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan minol, juga pelanggaran HAM (8 persen). Oleh karena itu, penyelesaian masalah Papua tidak bisa lepas dari penyelesaian HAM, baik dengan cara pengadilan ataupun rekonsiliasi.

Meski ada perbedaan persepsi kelompok responden, namun hampir semuanya (93 persen) menilai dialog nasional penting dan penting sekali untuk mencari solusi masalah yang ada. Semua kelompok juga menilai, Presiden Joko Widodo (40 persen) dan masyarakat Papua (12 persen) memegang peranan kunci dalam menyelesaikan masalah di Tanah Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Lagi, penembakan terjadi di Tembagapura

Selanjutnya

Satpol PP di Papua dinilai perlu penguatan terkait pengawasan minol

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat