Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Kepala BPH Migas dan Kapolri, sepakat bentuk satgas terpadu pengawasan BBM Satu Harga
  • Sabtu, 06 Januari 2018 — 15:21
  • 1460x views

Kepala BPH Migas dan Kapolri, sepakat bentuk satgas terpadu pengawasan BBM Satu Harga

"Yang disubsidi pemerintah semoga bisa terjangkau masyarakat. Sehingga masyarakat bawah betul-betul tertolong dengan kebijakan pemerintah ini," sambung Tito.
Pertemuan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk membentuk satgas terpadu pengawasan BBM Satu Harga di wilayah NKRI terutama di zona terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Papua- Jubi/Humas BPH Migas
Piter Lokon
piter@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Yahukimo, Jubi - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, bertemu langsung dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa, guna membahas kebijakan pemerintah terkait pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga dan elpiji tiga kilogram di seluruh Indonesia, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Pertemuan tersebut sekaligus membahas pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu, dan dihadiri jajaran Polri dan komisioner BPH Migas.

Dalam pertemuan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menyampaikan dukungan penuh atas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dalam koordinasi dengan BPH Migas dan penyampaian tugas-tugas, yang paling diutamakan membahas kebijakan Presiden Jokowi tentang BBM Satu Harga dari Sabang sampai Merauke. Presiden menginginkan agar program Satu Harga sampai ke daerah terpencil di Papua," ujar Tito usai pertemuan.

Di samping, lanjutnya, mengenai pengawasan distribusi elpiji tiga kilogram yang juga menjadi program presiden, guna memudahkan dan mengurangi beban masyarakat akan harga BBM dan gas elpiji.

"Yang disubsidi pemerintah semoga bisa terjangkau masyarakat. Sehingga masyarakat bawah betul-betul tertolong dengan kebijakan pemerintah ini," sambung Tito.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, mengatakan BPH Migas bersinergi dengan Polri untuk melaksanakan lima tugas dari presiden.

"Pengawasan kebijakan BBM Saatu Harga telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2017," katanya.

Lanjutnya, adapun lima tugas BPH Migas dalam program BBM Satu Harga, di antaranya, menunjuk badan usaha, yaitu Pertamina dengan perusahaan swasta, selanjutnya mengatur kuota BBM baik subsidi atau premium penugasan, dan melaksanakan pengawasan sejauh mana BBM Satu Harga berjalan dan terdistribusi dengan baik, sehingga yang terwujud bukan hanya keadilan harga, tetapi keadilan dalam ketersediaan dan juga pendistribusian.

"Selanjutnya melaksanakan verifikasi setiap satu liter yang dilaksanakan badan usaha tadi, yang akan diverifikasi secara kritis, objektif oleh BPH Migas. Dan terakhir memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak melaksanakan penyaluran BBM Satu Harga dengan baik," sampainya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pesan Natal ULMWP : 2018 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi sejarah West Papua

Selanjutnya

Pilkada serentak nasional menelan anggaran Rp 11,9 triliun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe