Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Perempuan dan Anak
  3. Menteri PPPA minta pelaku pencabulan anak ditindak tegas
  • Minggu, 07 Januari 2018 — 18:46
  • 1925x views

Menteri PPPA minta pelaku pencabulan anak ditindak tegas

"Saya juga mengimbau agar orangtua mengawasi anak-anak, serta pihak sekolah lebih selektif memilih pengajar," sampainya, Minggu (07/01/18).
Menteri Yohana Yembise. Jubi/ Dok – Humas Kemen PPPA.
Titus Ruban
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Terungkapnya kasus sodomi yang dilakukan WS alias Babeh (49), salah satu oknum guru, terhadap 41 anak-anak berusia 7-15 tahun di Tanggerang, Banten, baru-baru ini, membuat prihatin Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Menteri Yohana meminta dengan tegas agar aparat penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal bagi tersangka.

"Saya juga mengimbau agar orangtua mengawasi anak-anak, serta pihak sekolah lebih selektif memilih pengajar," sampainya, Minggu (07/01/18).

Selain itu, Menteri Yohana juga meminta agar para korban didampingi dan dipulihkan dari trauma.

"Pelaku juga harus ditindak tegas sebab melanggar pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,” katanya.

Jika tersangka terbukti bersalah, kata Menteri, maka tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

“Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana,” tuturnya.

Tambahnya, dalam pasal 82 juga disebutkan, hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Polda Papua gencar sosialisasi pemilukada damai

Selanjutnya

Besok, KPU mulai buka pendaftaran pasangan calon gubernur 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe