Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Awas! Pencurian Merbau berkedok investasi kebun sawit
  • Senin, 08 Januari 2018 — 17:08
  • 1415x views

Awas! Pencurian Merbau berkedok investasi kebun sawit

Kata Uskup, perluasan area perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh PT. PAL masih terus dilakukan, karena telah mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan seluas 38.000 hektar.
Aktivitas penebangan kayu di wilayah Keerom - Dok. Jubi
Dominggus Mampioper
dominggusmampioper@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Lahan terluas di Indonesia yang belum tergarap seluruhnya tinggal hutan dan tanah Papua. Potret hutan di Indonesia hasil kajian Forest Wacht Indonesia  menyebutkan Sumatera, Kalimantan sudah habis terpakai untuk lahan perkebunan, transmigrasi dan terbesar untuk areal perkebunan kelapa sawit. Kini arah ekspansi sawit ke timur dan Papua target utama.

Indonesia mengembangkan produksi minyak kelapa sawit dengan menambah luasan perkebunan kelapa sawit. Tak heran kalau saat ini Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit terbesar di dunia. Total luasan saat ini adalah 16,1 juta ha (Sawit Watch 2017) dengan penghasilan yang didapat dari sektor ini adalah lebih dari 200 Triliun rupiah.

Tahun 2017 sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode yang sama ini juga menghasilkan sekitar 18 Milyar USD. Tingginya pendapatan dari sektor ini berdampak pada semakin gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan ini.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan. Tidak adanya transparansi pada proses perijinan dan tidak adanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini.

“Akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah yang di lindungi oleh oknum aparat keamanan,” ungkap Maryo Saputra, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch dalam konferensi pers bersama Sawit Watch dan Walhi Papua di Jayapura, belum lama ini di Jayapura.

Pantauan dan pengamatan Sawit Watch, kata Maryo, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua. Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua.

Data Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan. Besarnya angka luasan yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

Perluasan perkebunan kelapa sawit lanjut Maryo akan terus bertambah di Provinsi Papua, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar. Dia mengingatkan jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin maka bukan tidak mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu dikemudian hari.

Saat ini saja dapat dilihat bersama, dampak yang terjadi akibat dari perkebunan kelapa sawit yang masuk di wilayah Papua. Mulai dari konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat dan tentu dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat diberbagai media saat ini.

Penyerobotan lahan masyarakat adat telah dialami di Papua sejak era perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sekitar 1980 an hingga berlanjut pada land clearing menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Sekertaris Suku Yerisiam Gua, Robertino Hanebora kepada Jubi belum lama ini mengatakan, perusahaan-perusahaan perkebunan dan kayu sejak lama mengambil lahan mereka tanpa negosiasi dengan mereka.

"Areal sakral dan dusun-dusun sagu milik masyarakat adat Yeresiam pun diambil oleh perusahaan,"katanya.

Salah seorang warga Kampung Sima, di Kabupaten Nabire mama Yance warga masyarakat adat Yeresiam menuturkan Kampung Sima terletak di pinggir pantai, sedangkan perkebunan sawit hanya tinggal berbatas dusun sagu di sebelah Sima.

“Dahulu burung yang disebelah itu, ada kaka tua raja, kaka tua putih, burung taon taon, semua ramai,” katanya seraya menunjuk ke arah kebun kelapa sawit. Dia menambahkan sekarang semua sudah bersih jadi kebun kelapa sawit, burung-burung sudah terbang mencari hutan dan pohon lain untuk berteduh dan mencari makan.

Bukan hanya di Kabupaten Nabire saja warga mengeluh, di Kabupaten Mimika, Uskup Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr, justru meminta agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap operasi perkebunan kelapa sawit. Pasalnya kata Uskup perusahaan sawit PT. Pusaka Agro Lestari (PAL), yang sudah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua, sejak 2011 lalu mengancam kehidupan warga suku Kamoro di Kabupaten Mimika yang hidup di dataran rendah pesisir pantai.

“Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup besar. Ini akan jadi ancaman serius bagi warga pesisir,” kata Uskup John kepada Jubi belum lama ini.

Kata Uskup, perluasan area perkebunan kelapa sawit yang dioperasikan oleh PT. PAL masih terus dilakukan, karena telah mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka lahan seluas 38.000 hektar.

“Ini dapat menghabiskan hutan dan pohon-pohon di wilayah Timika. Beberapa waktu lalu terbukti terjadi banjir besar di kampung Miyoko dan Aikawapuka, PT. PAL harus bertanggung jawab atas kejadian itu,” kata Uskup.

Dampak lain kehadiran perkebunan kelapa sawit, lanjut Uskup John, aliran sungai telah menjadi dangkal dan tercemar, sehingga tak bisa ditumbuhi pohon dan tumbuh-tumbuhan.

"Masyarakat Papua makan sagu, makan umbi-umbian, makan pisang. Kita bukan makan kelapa sawit," kata Mgr John Philip Saklil Pr sebagaimana dilansir Antara belum lama ini.

Uskup Saklil menilai, sudah banyak contoh kegagalan program perkebunan sawit seperti di Kalimantan dan Keerom, Provinsi Papua yang membuat warga setempat tidak lagi memiliki lahan untuk ditanami sagu dan umbi-umbian karena tanah mereka dijual untuk menjadi perkebunan kelapa sawit.

"Contoh yang paling dekat di Keerom, apakah sekarang masyarakat Keerom sudah kaya raya dengan kelapa sawit. Tidak. Jadi, jangan paksakan masyarakat Papua untuk membangun hidupnya dari tanaman yang bukan kebiasaan adatnya," kata Uskup Saklil.

Peneliti dari Universitas Riau T. Ariful Amri  menyebutkan dampak negatif yang terungkap dari aktivitas perkebunan kelapa sawit diantaranya kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti sawit, di mana dalam satu hari satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter. Di samping itu pertumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya.

Muncul pula hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan  terbatasnya lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.

Henderite Ohee peneliti dan dosen FMIPA Uncen dalam artikelnya berjudul Manusia ancaman bagi keanekaraman hayati di Papua menyebutkan di Papua sendiri, perusakan dan pemusnahan habitat menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan ekologi dan keanekaragaman hayati. Hal ini pun disebabkan ulah manusia melalui berbagai aktivitasnya.

Menurut UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di katakan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Kerusakan ekosistem di Indonesia, telah terjadi pada berbagai tempat dan berbagai tipe ekosistem. Sebagai contoh, pada ekosistem pertanian atau perkebunan. Ancaman kepunahan satwa liar juga telah terjadi pada pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit pada lahan hutan.

Perusahaan perkebunan masuk ke Papua sejak 1980an, terutama perkebunan besar milik negara (BUMN-PTP2) yang selanjutnya berubah nama menjadi PTPPN II. Perusahaan milik negara ini mulai merambah Sorong, Manokwari dan Jayapura, bersamaan dengan program transmigrasi pola kelapa sawit.

“Era 1990-an sampai sekarang, perkebunan swasta mulai membanjiri tanah Papua seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Pasalnya tanah-tanah potensial untuk perkebunan di Sumatera dan Kalimantan telah habis dikapling-kapling oleh konglomerat nasional maupun kelas dunia,” kata Simon Rumaropen mantan karyawan PTPN Kelapa Sawit di Arso dalam pernyataan tertulis yang diterima Jubi.

Lebih lanjut kata Rumaropen para calon investor kelapa sawit sedang membidik tanah Papua sebagai ladang potensial untuk berinvestasi.

“Mereka akan berlomba-lomba masuk ke Papua karena Sumatera dan Kalimantan tidak ada tempat lagi. Mereka akan datang ke Papua dengan berbagai latar belakang kepentingan. Untuk hal tersebut, para pemilik tanah adat, MRP, DPRP, Bapak Gubernur, Bupati dan siapa saja mohon lindungi masyarakat adat dengan izin yang tepat sasaran untuk investor kelapa sawit agar masyarakat tidak menjadi korban dan lingkungan hidup rusak,” katanya seraya mengutip firman Tuhan dalam Injil Matius yaitu pencuri akan datang mencuri, membunuh dan membinasakan.

Kayu merbau sitaan yang dilelang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua - Dok. Jubi

Rumaropen juga mengingatkan untuk mengetahui, apakah benar atau tidak, para investor tersebut yang mau membuka perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan itu memiliki perkebunan sawit di Sumatera, Sulawesi, Malaysia dan sebagainya.

“Jika benar maka mereka adalah profesional perkebunan besar di Indonesia,” katanya.

Pasalnya, kata dia, kalau perusahaan yang hendak berinvestasi kelapa sawit di Tanah Papua, yang pertama ditanyakan adalah kayu merbau, sehingga mereka bisa diduga sebagai mafia tanah dan kayu.

“Jika perusahaan tersebut sudah mendapat izin lokasi dan izin usaha perkebunan tetapi tidak operasi lebih dari tiga tahun, dan perusahaan itu tidak mempunyai perkebunan di daerah lain. Maka bisa diduga perusahaan itu termasuk mafia kayu,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menanggapi pernyataan Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua,apakah kelapa sawit menguntungkan atau tidak. Rumaropen menegaskan perkebunan kelapa sawit sebenarnya sangat menguntungkan, baik untuk perusahaan besar maupun masyarakat/petani lokal.

”Buktinya tanah di Sumatera dan Kalimantan habis dibagi-bagi untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga para investor mengubah arah ke Indonesia Timur khususnya Tanah Papua,” katanya.

Tak heran kalau Rumaropen mengingatkan bahwa yang bisa merugikan masyarakat Papua adalah pemberian izin-izin kepada perusahaan-perusahaan yang datang ke tanah Papua, dengan program kerja dan janji yang muluk-muluk ternyata sebagian dari mereka adalah mafia kerja dan mafia tanah.

“Para investor kelapa sawit datang ke tanah Papua dengan berbagai latar belakang, ada yang benar-benar akan membuka perkebunan besar dan ada juga yang hanya sekadar numpang lewat,”katanya.

Sementara itu aktivis dan peduli lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)-Papua dan Papua Barat Ais Rumbekwan mengatakan, kenyataan di lapangan ada masyarakat adat yang lahannya diserobot untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit tanpa ganti rugi yang wajar.

Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an.(*)

loading...

Sebelumnya

Alih fungsi lahan dan hutan untuk kelapa sawit di Provinsi Papua mencapai 958 ribu hektar

Selanjutnya

Bupati Jayapura ajak generasi muda jaga dan cintai lingkungan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe