Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pergub HAM Papua tersandung Biro Hukum
  • Senin, 08 Januari 2018 — 17:25
  • 980x views

Pergub HAM Papua tersandung Biro Hukum

"Biro Hukum dalam beberapa forum dengan Menteri Politik hukum dan HAM, menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan. Sangat disayangkan Biro Hukum yang tidak kooperatif," ujarnya.
Ilustrasi Demo masalah HAM Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, peraturan gubernur (pergub) Papua terkait HAM hingga kini belum terealisasi, lantaran masih tersandung di Biro Hukum Setda Provinsi Papua.

Ia mengatakan, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkomitmen mengenai hal ini. Bahkan sudah menugaskan Asisten I, Doren Wakerkwa, dan Doren telah meneruskan petunjuk gubernur kepada Biro Hukum Setda Provinsi Papua.

"Komnas HAM secara kelembagaan telah menyelesaikan draf pergubnya. Draf pergub ini bukan pertama kali ada di Indonesia. Di Yogyakarta sudah ada, Palu juga. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini yang menjadi pertanyaan terhadap biro hukum Pemprov Papua," kata Frits kepada Jubi, Senin (8/1/2018).

Menurutnya, kini yang menjadi pertanyaan, apa alasan Biro Hukum belum merespons itu, padahal gubernur telah memerintahkannya. Kalau ada catatan terkait draf, seharusnya sampaikan kepada Komnas HAM untuk diperbaiki.

"Biro Hukum dalam beberapa forum dengan Menteri Politik hukum dan HAM, menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan. Sangat disayangkan Biro Hukum yang tidak kooperatif," ujarnya.

Katanya, Komnas HAM sudah beberapa kali berkoordinasi dengan kepala Biro Hukum, namun tidak direspons. Padahal harus diingat Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, juga lahir karena salah satunya ada tuntutan penyelesaian masalah HAM.

"Komnas HAM meminta gubernur memanggil dan menanyakan kepada Kepala Biro Hukum, dana menanyakan apa alasan sehingga tidak melanjutkan pergub yang dijanjikan gubernur," katanya.

Legislator Papua, John NR Gobai mengatakan, ia juga mendapat informasi terkait keinginan gubernur Papua menerbitkan pergub mengenai HAM tersebut.

"Itu harus ditindaklanjuti. Itu hak korban, sehingga korban jangan takut dan orang lain juga jangan menilai macam-macam terhadap korban, jika mereka menuntut keadilan," kata Gobai. (*)

loading...

Sebelumnya

2018, diharapkan masyarakat sipil waspada, institusi keamanan kendalikan diri

Selanjutnya

Masalah HAM Papua dirasa bisa selesai berdasarkan mekanisme internasional

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe