Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Masalah HAM Papua dirasa bisa selesai berdasarkan mekanisme internasional
  • Senin, 08 Januari 2018 — 17:35
  • 1339x views

Masalah HAM Papua dirasa bisa selesai berdasarkan mekanisme internasional

"Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia memberikan izin atau bersedia, karena kalau pemerintah bersedia, baru mekanisme internasional dapat dilaksanakan," kata Gobai.
Ilustrasi Demo masalah HAM Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, dimungkinkan masalah HAM di Papua diselesaikan berdasarkan mekanisme internasional.

Ia mengatakan, memang secara aturan, selama mekanisme nasional berjalan, itu harus dihormati dan tidak dapat diintervensi oleh mekanisme internasional.

"Tapi intervensi itu, sangat dimungkinkan terjadi dalam berbagai forum internasional. Misalnya beberapa negara memberi pandangan masalah HAM di Indonesia, khususnya Papua dalam forum Universal Periodcal Review (UPR)," kata Frits kepada Jubi, Senin (8/1/2018). 

Menurutnya, ini sebenarnya menjadi sebuah mekanisme internasional, dan dimungkinkan adanya intervensi politik dalam forum itu. Selain itu, baik korban dan pihak lainnya, butuh dukungan mekanisme internasional.

"Dan itu sudah jalan. Misalnya 2017 beberapa orang, baik laporan jurnalis di media di Papua misalnya Jubi menjadi rujukan berbagai negara, terutama kedutaan. Kemudian misalnya laporan Fransiskan. Ini memungkinkan adanya intervensi. Jadi mekanisme internasional itu sangat mungkin," ujarnya.

Selain itu lanjut Frits, ada juga Komnas HAM yang secara periodik menyampaikan laporan perkembangan dan penegakan HAM di Indonesia, dan perlu diingat, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional.

Terkait kasus Paniai, Ia berharap, Panglima TNI yang baru menjabat kini, memberikan kesempatan kepada anggota TNI untuk dimintai keterangan, bukan diperiksa.

"Dimintai keterangan terkait keterlibatan mereka oleh tim Ad Hoc Komnas HAM. Kalau TNI tidak dapat kooperatif menjawab surat Komnas HAM seperti kepolisian, kredibilitas institusi TNI akan dinilai tidak memiliki komitmen dalam penyelesaian kasus HAM, karena Indonesia merupakan bagian dalam mekanisme HAM internasional," ucapnya.

Legislator Papua, John NR Gobai mengatakan, ia mendukung jika penyelesaian HAM Papua dilakukan melalui mekanisme internasional, karena selama ini terkesan pemerintah pusat tak acuh.

"Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia memberikan izin atau bersedia, karena kalau pemerintah bersedia, baru mekanisme internasional dapat dilaksanakan," kata Gobai.

Katanya, menyelesaikan masalah HAM Papua dengan mekanisme internasional bukan hal mustahil, namun kini semua itu ada pada pemerintah Indonesia. (*)

loading...

Sebelumnya

Pergub HAM Papua tersandung Biro Hukum

Selanjutnya

KPU maksimalkan sosialisasi pemilukada di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe