Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Pemprov Papua Barat akan pecat ASN yang mangkir kerja
  • Selasa, 09 Januari 2018 — 18:36
  • 989x views

Pemprov Papua Barat akan pecat ASN yang mangkir kerja

ASN yang terbukti tidak masuk kerja selama 46 hari secara akumulatif dalam setahun tanpa ada keterangan jelas, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memperoleh sanksi PTDH.
Ilustrasi, Pemprov Papua Barat akan pecat ASN yang mangkir kerja – Jubi/Tempo.co
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua Barat makin gencar menertibkan kinerja aparatur sipil negara di daerah tersebut.

"Sanksi pemecatan akan kita terapkan. Kita akan akumulasi total ketidakhadiran para pegawai dan yang memenuhi syarat PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat) akan kita lakukan," kata Kepala Inspektorat Pengawas Daerah Papua Barat Sugiyono di Manokwari, Senin (9/1/2018).

Presentase kehadiran pegawai pada apel gabungan pemerintah daerah pada Desember 2017 sangat minim, bahkan ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tingkat kehadirannya hanya 1 persen.

Ia menjelaskan Majelis Kode Etik Pemprov Papua Barat hanya meneliti kehadiran ASN pada apel gabungan. Presensi seluruh hari kerja selama satu tahun akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.

Menurut dia, kehadiran ASN pada apel selama Desember 2017 hanya sebagai salah satu contoh. Majelis Kode Etik akan melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah nomo 53/2010.

Sugiyono menyebutkan pihaknya sudah mengutus tim untuk turun melakukan pengecekan di seluruh OPD. Ketidakhadiran ASN selama satu tahun akan diakumulasi.

"Sudah ada nama-nama yang berpontensi untuk diserahkan kepada Majelis Kode Etik. Kita akan segera agendakan persidangan," sebutnya.

Dia menegaskan jika ada ASN yang terbukti tidak masuk kerja selama 46 hari secara akumulatif dalam setahun tanpa ada keterangan jelas, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memperoleh sanksi PTDH.

Pemberian sanksi, sebutnya bersifat berjenjang. Atasan wajib melaporkan bawahnya yang melakukan pelanggaran kepada Majelis Kode Etik. Jika tidak, atasan pun bisa dikenakan sanksi akibat perbuatan anak buahnya.

Dia menambahkan evaluasi tak hanya dilakukan terhadap para staf. Pimpinan OPD pun tak luput dari evaluasi ini.

"Kalau ada eselon III yang melanggar ada eselon II. Kepala OPD bukan tidak mungkin menerima sanksi," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah akan kembangkan empat bandara di Papua Barat

Selanjutnya

Duabelas calon pilot putra putri Papua segera jalani pendidikan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 6665x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6298x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5893x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe