Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus Pungli Kemenkumham Papua sudah masuk tahap saran
  • Rabu, 10 Januari 2018 — 12:49
  • 790x views

Kasus Pungli Kemenkumham Papua sudah masuk tahap saran

Pungli dilakukan saat proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kemenkumham Papua, dilakukan pegawai berinisial SS.
Oknum pegawai Kemenkumham Papua, SS saat diperiksa tim Saber Pungli Kemenkumham Papua beberapa waktu lalu - Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan seoarang pegawai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, sudah memasuki tahap saran. Pungli dilakukan saat proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kemenkumham Papua, dilakukan pegawai berinisial SS.

"Kasus tersebut sudah memasuki tahap saran, kami telah memberikan saran kepada pihak Kemenkumham namun hingga kini kami belum mendapatkan tanggapan balik dari pihak Kemenkumham," kata Kepala Ombusman Republik Indonesia (ORI) Papua, Sabar Iwanggin kepada Jubi, Rabu (10/1/2018) di Jayapura.

Ia menyebutkan selama kurun 2017 lalu ada delapan kasus permintaan uang barang dan jasa yang dikategorikan sebagai Pungli. Namun tujuh di antaranya sudah selesai atau pelaporannya telah dilaksanakan dan dinyatakan memenuhi standar yang juga diikuti dan disetujui oleh pelapor.

"Yang masih ditangani hingga saat ini hanya di Kemenkumham Papua. Kami juga sudah mendapatkan jawaban dari pihak Kemenkumham bahwa oknum SS tersebut sudah diberikan sanksi berupa penurunan pangkat," ujar Sabar menjelaskan.

Menurut dia, kasus Pungli tersebut seharusnya pelaku dihukum berat seperti pemecatan dari instansi tempat ia bekerja, karena memenuhi unsur  Pungli  sesuai pengakuan pelaku dan bukti  uang jaminan yang diberikan pelapor kepada pegawai Kemenkumham yang hingga kini belum dikembalikan.

"Seharusnya ini sudah masuk tindakan pidana.  Apa lagi internal  mereka ada tim Saber pungli,” katanya.

Sabar berharap kasus  itu menjadi pelajaran baik di KemenkumHAM maupun dilingkupi pemerintahan yang lainnya.

Asisten ORI Papua, Melania Kirihio, menyatakan tim Saber Pungli Kemenkumham juga sudah bekerja dengan baik. “Ketika kasus ini mulai terkuak sebenarnya pihak Saber pungli Kemenkumham juga sudah menanggapi laporan dari pelapor,” kata Melania.

Menurut dia, masalah yang ditangani itu bukan langsung selasesai dalam waktu singkat namun butuh proses.  “Mulai dari menerima laporan, setelah laporan tersebut diterima dilakukan investigasi apakah laporan tersebut benar adanya,” katanya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Anggota MRP diminta netral dalam momentum Pilkada

Selanjutnya

Polres Biak siapkan enam penyidik di Gakumdu Pilkada

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe