Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Kabupaten Jayapura pilot project implementasi UU Desa 
  • Rabu, 10 Januari 2018 — 15:05
  • 849x views

Kabupaten Jayapura pilot project implementasi UU Desa 

"Pemerintah melalui Dirjen Otonomi Daearah dalam waktu dekat akan mencanangkan kabupaten Jayapura sebagai pilot project implementasi UU Desa. Dari seluruh daerah di Indonesia hanya kabuaten Jayapura yang memiliki program kampung adat yang sejalan dengan UU Desa," kata Bupati Mathius Awoitauw.
Tim tarian adat dari satu suku di kabupaten Jayapura ketika mengisi acara pada perayaan kebangkitan masyarakat adat, beberapa waktu lalu - Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan kabupaten Jayapura menjadi contoh implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini sejalan dengan pengakuan Pemerintah Pusat terkait kebangkitan masyarakat adat yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Jayapura sejak 2013 lalu.

"Pemerintah melalui Dirjen Otonomi Daearah dalam waktu dekat akan mencanangkan kabupaten Jayapura sebagai pilot project implementasi UU Desa. Dari seluruh daerah di Indonesia hanya kabuaten Jayapura yang memiliki program kampung adat yang sejalan dengan UU Desa," kata Bupati Mathius Awoitauw, di Sentani, Rabu (10/1/2018).

Lebih jauh Bupati Awoitauw menjelaskan UU Desa sudah diimplementasikan berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016. Selain itu, sejumlah kampung juga sudah melaksanakan sistem pemerintahan kampung adat. 

"Seharusnya apresiasi yang disampaikan oleh Pemerintah pusat terhadap kebijakan yang kita laksanakan ini dijaga dan juga dilaksanakan dengan baik. Kalau ada pengakuan pihak luar terhadap apa yang sedang kita kerjakan saat ini, kenapa kita yang disini justru terbalik, menjadi ragu-ragu terhadap kebangkitan masyarakat adat di daerah ini," katanya.

Koordinator Dewan Adat Suku (DAS) kabupaten Jayapura, Daniel Toto, mengatakan kebangkitan masyarakat adat yang didorong oleh pemerintah daerah sesungguhnya mengangkat harkat dan martabat masyarakat setempat.

"Adat sudah dilupakan sejak lama. Saatnya adat kembali di permukaan menjadi dasar pijakan sistem pemerintahan di kampung-kampung. Dengan adanya Perda yang dikeluarkan oleh Pemkab Jayapura makin menambah kuatnya sistem dan aturan yang akan diterapkan serta diikuti oleh masyarakat adat," ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah harus perhatikan pendidikan di pinggiran 

Selanjutnya

Kepala kampung wajib beri penilaian kinerja guru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe