Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Baleg DPRP dukung keinginan presiden pangkas aturan birokrasi
  • Rabu, 10 Januari 2018 — 20:55
  • 1066x views

Baleg DPRP dukung keinginan presiden pangkas aturan birokrasi

"Kami sudah sampaikan hal ini dalam sidang peripurna DPR Papua, melalui pandangan badan legislasi," kata Mimin, Rabu (10/1/2018).
Ilustrasi Kantor DPR Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), menyatakan mendukung sikap Presiden Jokowi yang meminta pemerintah daerah memangkas aturan birokrasi yang rumit, terutama dalam pengurusan izin yang dinilai cenderung menjadi pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan pungutan liar.

Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, sebelum presiden menyampaikan hal itu, pihaknya sejak beberapa waktu lalu menyatakan aturan yang rumit dalam birokrasi, perlu dievaluasi dan direvisi.

"Kami sudah sampaikan hal ini dalam sidang peripurna DPRP, melalui pandangan badan legislasi," kata Mimin, Rabu (10/1/2018).

Menurutnya, banyaknya aturan yang ada selama ini, membuat pihaknya telah meminta eksekutif menginventarisir peraturan daerah (perda) yang ada sebelum dan sejak Otsus berlaku.

"Di situ akan dilihat mana perda yang sudah dilaksanakan, mana yang belum. Kami akan kerja sama dengan Biro Hukum Pemprov Papua untuk hal ini," ujarnya.

Katanya, jika Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan seperti itu, tentu ia punya penilaian tersendiri terhadap aturan birokrasi.

"Kalau presiden sudah bicara begitu, berarti beliau menilai ini memang menjadi celah untuk terjadinya KKN dan pungli, dan ini harus didukung," katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin memangkas aturan birokrasi yang dianggap mempersulit proses perizinan atau administrasi, lantaran diduga hal itu dapat dimanfaatkan untuk niat korupsi.

"Saya mau buat lomba. Siapa yang dapat memangkas banyak peraturan, saya beri hadiah," kata Jokowi belum lama ini.

Katanya, deregulasi peraturan harus segera dilakukan karena banyak aturan yang tak jelas di Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk transaksi korupsi. Aturan-aturan itu juga membuat proses perizinan investasi lamban. Padahal Indonesia sedang berupaya menggenjot investasi.

"Menjengkelkan karena setiap bergerak ada aturannya, ada izinnya, ada persyararannya, sehingga semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Tes bahasa ibu, ajang bakal cagub Papua buktikan jati diri

Selanjutnya

Kader Gerindra Papua sebut jangan salahkan kami jika tak sejalan dengan partai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6373x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3164x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2700x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2311x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe