Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Tak ada sinkronisasi pelimpahan Kab/Kota ke provinsi, gaji guru terlambat
  • Kamis, 11 Januari 2018 — 12:50
  • 532x views

Tak ada sinkronisasi pelimpahan Kab/Kota ke provinsi, gaji guru terlambat

"Namun dalam pertemuan tersebut tidak terungkap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang melakukan kesalahan administrasi terkait hal tersebut," ungkap Robert.
Pertemuan antara beberapa kepala sekolah dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Merauke dengan pihak BKN dan badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Kamis (11/1/2018) pagi - IST
Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Keterlambatan gaji guru di Provinsi Papua rupanya disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi kelengkapan data dan berkas guru-guru dari Kabupaten/Kota di Papua saat dilimpahkan ke Provinsi. Sehingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai lembaga terakhir tidak dapat mengSKkan untuk pembayaran gaji.

Hal tersebut disampaikan oleh seorang guru SMA Negeri I Jayapura, Robert Sihombing. Robert mengaku, ia bersama beberapa kepala sekolah dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Merauke baru saja selesai bertemu dengan pihak BKN dan badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kamis (11/1/2018) pagi.

"Namun dalam pertemuan tersebut tidak terungkap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang melakukan kesalahan administrasi terkait hal tersebut. Karena tidak ada perwakilan dari BKD kabupaten/kota yg hadir. Apakah kesalahan ada di Dinas P&P Kab/Kota atau di level BKD kabupaten/kota,tidak jelas," ungkap Robert.

Robert mengatakan, gaji guru di Kota Jayapura sudah terlambat satu bulan. Demikian juga gaji guru di beberapa kabupaten lainnya. Namun ada beberapa kabupaten yang tetap membayarkan gaji guru setelah ada jaminan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) setempat.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, BKN dan BKD provinsi Papua berjanji akan menyelesaikan persoalan gaji guru ini pada bulan Januari ini. BKD Provinsi Papua telah memiliki solusi dalam hal ini antara lain,  menelusuri kelengkapan data dan berkas yang rencananya akan dibantu Dinas P dan P Provinsi Papua untuk dilanjutkan ke BKN. Jika kemudian ditemukan ketidaklengkapan pemberkasan akan dikoordinasikan melalui jejaring SMA/Kejuruan.

"Ada upaya untuk penetapan SK oleh BKN pada guru-guru yang berkasnya telah lengkap di BKD Provini Papua yang dinaikkan ke BKN Papua," tambah Robert.

Dinas P dan P Provinsi Papua juga menjamin tidak akan ada denda atau sanksi tunggakan pada cicilan guru atas pinjaman di bank yang timbul karena keterlambatan pembayaran gaji ini.

Sebelumnya, kepada Antara, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobia, di Jayapura, Rabu (10/1/2017) mengatakan pengalihan status kepegawaian guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi berdampak pada pembayaran gajinya. Ia juga menegaskan bahwa gaji guru masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah di kabupaten/kota.

"Jangan hanya melihat UU Nomor 23/2014, masih ada undang-nudang tentang status kepegawaian, peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan yang mengatur keuangan," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika kabupaten/kota memutuskan gaji guru paskapengalihan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi, maka harus memastikan bahwa sudah ada persetujuan BKN mengenai hal tersebut. Jika sudah ada persetujuan dari BKN, barulah Gubernur Papua bisa menandatangani SK pengalihan kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi Papua.

Selain itu, ia Protasius mengatakan keterlambatan pembayaran gaji guru ini ada kaitannya juga dengan transfer Dana Alokasi Umum (DAU).

"Transfer DAU untuk gaji guru masih ke kabupaten/kota," ujarnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah tentang urusan pengelolaan pendidikan menengah (SMA-SMK), sebanyak 5.886 guru SMU/SMK yang tersebar di 29 kabupaten/kota se-Papua secara resmi dialihstatuskan dari pegawai daerah menjadi provinsi. (*)

loading...

Sebelumnya

SOSIS UPI Badung menggelar Rakerta

Selanjutnya

KLB campak di Asmat, Dinkes Papua kirim 6 ton PMT

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe