Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bahasa daerah bukan indikator keaslian Papua
  • Kamis, 11 Januari 2018 — 20:16
  • 720x views

Bahasa daerah bukan indikator keaslian Papua

Upaya Majelis Rakyat Papua MRP yang menggelar tes wawancara berbahasa daerah kepada pasangan bakal calon dinilai bukan jaminan.
ilustrasi, Jubi/dok
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai, mengatakan bahasa daerah bukan indikator keaslian bakal cagub cawagup Papua. Upaya Majelis Rakyat Papua MRP yang menggelar tes wawancara berbahasa daerah kepada pasangan bakal calon dinilai bukan jaminan.

"Harus ada indikator dulu. Apakah geneologis atau silsilah, geografis, aspek antropologi patrilineal atau matrilineal. Misalnya di Papua garis keturunan ayah sebagai salah satu indikator," kata Gobai, Kamis (11/1/2018).

Menurut dia,  selama ini ada non Papua atau bukan asli dari satu wilayah adat, namun dapat berbahasa daerah karena dia lahir besar di wilayah itu. “Misalnya  bukan anak-anak dari suku Mee, tapi karena lahir besar di wilayah Mee, mereka tahu bahasa Mee dibanding anak-anak asli suku Mee yang lahir dan besar di luar wilayah adat suku Mee," ujar Gobai menjelaskan.

Berbagai aspek yang perlu menjadi indikator seharusnya diputuskan secara kelembagaan dan dibuat dalam bentuk keputusan MRP sebagai pertimbangan keaslian orang asli Papua kepada pasangan bakal pasangan calon.

Ia menyebutkan keputusan indikator itu relatif mudah bisa ditetapkan dalam kurun waktu tiga jam, karena keputusan internal MRP dan  bukan Perda yang harus memiliki naskah akademik. “Jangan keputusan secara perorangan, waktunya 14 hari masih banyak waktu. Yang penting garis besarnya dibuat," katanya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan saat ini baru pertama kalinya  lembaga yang dipimpinnya akan mewawancarai para bakal calon gubernur-wakil gubernur periode 2018-2023, menggunakan bahasa daerah.

"Kami akan mengundang para bakal calon untuk wawancara atau pidato dalam bahasa ibu," kata Timotius Murib.

Menurut dia  cara seperti itu menjadi acuan  MRP memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi keaslian bakal calon. (*)

loading...

Sebelumnya

Akademisi : ASN terlibat politik diduga karena jabatan

Selanjutnya

Pasangan Cagub diingatkan tidak kampanye hitam

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat