close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Keterlibatan ASN dalam politik praktis sulit dibuktikan
  • Kamis, 11 Januari 2018 — 22:02
  • 1553x views

Keterlibatan ASN dalam politik praktis sulit dibuktikan

Ia mengatakan diduga banyak ASN dalam pemerintahan terlibat saat tahun politik, misalnya menggunakan anggaran birokrasi untuk kepentingan mendukung calon tertentu. Namun hal itu sulit dibuktikan. 
Ilustrasi ASN - Jubi 
Arjuna Pademme
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Dr. Yan Bonsapia, M.P.A, mengatakan meski diduga banyak aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis saat pemilukada, namun hal itu sulit dibuktikan.

Ia mengatakan diduga banyak ASN dalam pemerintahan terlibat saat tahun politik, misalnya menggunakan anggaran birokrasi untuk kepentingan mendukung calon tertentu. Namun hal itu sulit dibuktikan. 

"Sulit atau kita tidak punya bukti itu, tapi ini yang terjadi. Mereka yang bermain di dalam birokrasi ini kan kita tidak tahu dan sangat sulit sekali ditentukan, orang ini terlibat," kata Yan Bonsapia, kepada Jubi, Kamis (11/1/2018).

Menurutnya, terkadang ASN menggunakan anggaran birokrasi untuk kepentingan calon tertentu. Catatan ia akan menempati jabatan saat kandidat yang didukungnya menang pemilukada. 

"Ini yang tidak boleh. Dalam permainan politik, itu tidak perlu terlibat menggunakan fasilitas ASN yang ada," ujarnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, beberapa hari lalu mengatakan ASN dilarang terlibat politik. Misalnya, ASN di lingkungan Pemprov Papua tidak dibenarkan terlibat dalam tahapan pilgub Papua.

"Pegawai Negeri tidak boleh terlibat dalam politik atau kegiatan kampanye. Meski kami masih gubernur dan wakil gubernur aktif, kami sudah ingatkan tidak boleh ASN terlibat dalam kegiatan kampanye kami. Itu sudah aturan," kata Lukas Enembe. (*) 

loading...

Sebelumnya

Hasil evaluasi APBD Papua 2018 dibahas

Selanjutnya

Pilkada serentak, sejumlah calon di daerah mulai bermunculan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4948x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4330x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4055x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2525x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2480x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe