close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua ajak lembaga terkait menata ulang izin pertambangan
  • Jumat, 12 Januari 2018 — 23:03
  • 1276x views

Legislator Papua ajak lembaga terkait menata ulang izin pertambangan

Hasil pertemuanya dengan Kapolda Papua, telah menyampaikan hasil kunjungan kerjanya di Nifasi, Kabupaten Nabire karena ada temuan yang terkait masalah hukum, diduga melibatkan perusahaan serta investor.
Foto: Legislator Papua dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai (tengah), saat melakukan kunjungan kerja di perusahaan tambang di daerah Musairo, Nifasi, Kabupaten Nabire - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, John NR Gobai mengajak sejumlah lembaga terkait seperti kepolisian, DPR dan Dinas ESDM Provinsi Papua menata ulang izin pertambangan di Papua.

"Di Papua ini, izin tambang harus dibereskan," kata Gobai, Jumat (12/1/2018).

Hasil pertemuanya dengan Kapolda Papua, telah menyampaikan hasil kunjungan kerjanya di Nifasi, Kabupaten Nabire karena ada temuan yang terkait masalah hukum, diduga melibatkan perusahaan serta investor.

Salah satunya perusahaan di Nabire, PT PMJ diduga membagikan lahan untuk beberapa orang melakukan ekplorasi. “Ini merupakan ranah Polda. Kami pilah, yang ranah hukum ke Polda, yang ranah DPRP kami laporkan ke ketua DPRP," ujar Gobai menambahkan.

Ia juga meminta Polda menghentikan proses hukum terhadap masyarakat atas laporan pengusaha, karena jika penegakan hukum dilakukan, oknum pengusahan di Nifasi seharusnya diperiksa juga.

"Kalau mau turunkan tim atas laporan pengusaha, pengusaha itu juga melanggar hukum. Perusahaannya berpoduksi padahal izinnya eksplorasi," katanya.

Legislator Papua lainnya, Orgenes Wanimbo mengatakan aturan atau perizinan pertambangan di Papua memang perlu dikaji ulang  agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Kini aturan terbaru izin dikeluarkan provinsi. Namun masih ada izin perusahaan yang dulunya dikeluarkan kabupaten, masih berlaku," kata Orgenes.

Ia mengusulkan, jika perlu semua izin perusahaan yang masih berlaku dicabut dan dilakukan penataan ulang. (*)

loading...

Sebelumnya

KPU minta DPRP tidak menahan berkas keaslian Cagub

Selanjutnya

Timses Cagub Papua diminta bijak bermedsos

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4886x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4318x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4193x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3511x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2959x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe