close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata legislator, saham Freeport ibarat dana Otsus jilid II
  • Sabtu, 13 Januari 2018 — 22:46
  • 2241x views

Kata legislator, saham Freeport ibarat dana Otsus jilid II

"Sikap berbagai negara lain terhadap Papua, mungkin saja membuat Pemerintah Indonesia berpikir bagaimana caranya meredam isu HAM ini. Salah satunya dengan pemberian saham Freeport," ujarnya.
Penandatanganan perjanjian pengambilan saham PT Freeport - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, menilai pemberian 10 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dari 51 persen divestasi saham Pemerintah Indonesia, ibarat dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II.

Ia mengatakan, 2001 lalu Pemerintah Indonesia memberikan Undang-Undang Otsus dan dana Otsus kepada rakyat Papua, karena desakan Papua merdeka.

"Kini Pemerintah Indonesia memberikan 10 persen saham Freeport kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Saya menilai, ini untuk meredam desakan penuntasan pelanggaran HAM di Papua oleh berbagai pihak," kata Kadepa kepada Jubi, Sabtu malam (13/01/2018).

Menurutnya, isu pelanggaran HAM Papua kini semakin mendunia. Kampanye masalah HAM di Papua tidak hanya dilakukan orang asli Papua, juga non-Papua yang peduli nasib rakyat Papua.

Di luar negeri, aktivis Papua merdeka, Beni Wenda, Okto Mote dan kawan-kawan, terus menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, hingga ke forum internasional, dengan tawaran solusi referendum.

Upaya ini membuahkan hasil, beberapa negara kini terus menyuarakan masalah HAM Papua dalam berbagai forum dunia.

"Sikap berbagai negara lain terhadap Papua, mungkin saja membuat Pemerintah Indonesia berpikir bagaimana caranya meredam isu HAM ini. Salah satunya dengan pemberian saham Freeport," ujarnya.

Namun katanya, tentu tidak semua masyarakat Papua merespons negatif pemberian saham itu. Ada di antara mereka yang mendukung dan menilai sebagai langkah positif.

"Memang ini fifty-fifty (50-50) di kalangan masyarakat Papua. Kelompok yang tidak sependapat dengan pemberian saham ini, karena sejak dulu menilai Freeport merupakan awal malapetaka dan penderitaan orang asli Papua," ucapnya.

Kelompok ini kata Kadepa, sejak awal ingin Freeport ditutup daripada mendapat saham, karena menganggap ini ancaman baru terhadap orang asli Papua, dan akan memperkuat posisi Freeport di Papua.

Di sisi lain lanjut Kadepa, pemerintah daerah dan kelompok yang merespons positif, berterimakasih kepada negara. Namun dikhawatirkan, yang menikmati saham Freeport ini nantinya, hanya pihak tertentu.

"Ini sama dengan dana Otsus, mereka yang menyuarakan Papua merdeka yang berujung Otsus, justru tidak menikmatinya. Saham Freeport ini bisa saja seperti itu," katanya.

Pemerintah pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyepakati perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2017).

Penandatanganan dilakukan antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Gubernur Papua, Bupati Mimika, Direktur Utama PT Inalum serta Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN mewakili Menteri BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perjanjian ini salah satu langkah strategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia.

Ini juga wujud semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, setelah tercapainya pokok kesepakatan dengan PT Freeport, 27 Agustus 2017.

"Adanya perjanjian ini, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika secara bersama, akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, porsi hak atas kepemilikan saham itu, termasuk untuk mengakomodir hak-hak masyarakat pemilik ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha Freeport. (*)

loading...

Sebelumnya

Tekanan massa, KPU terpaksa menerima dukungan ganda di pilkada Paniai

Selanjutnya

Saham PTFI dikhawatirkan memicu polemik antara pemilik ulayat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4886x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4318x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4193x views
Advertorial |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 3511x views
Lembar Olahraga |— Rabu, 10 Oktober 2018 WP | 2959x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe