Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Saham PTFI dikhawatirkan memicu polemik antara pemilik ulayat
  • Sabtu, 13 Januari 2018 — 23:01
  • 2400x views

Saham PTFI dikhawatirkan memicu polemik antara pemilik ulayat

"Selama PT Freeport masih beroperasi di Papua, akan tetap ada masalah. Kalau saya, solusinya Freeport ditutup, karena sejak dulu Freeport ini selalu menimbulkan masalah," katanya.
Penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2018) antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) - Jubi/Bregas M. Dewanto
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, dan Paniai, Laurenzus Kadepa, khawatir pemberian 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pihak di Papua, akan memicu munculnya polemik antara tujuh suku pemilik ulayat area penambangan PT Freeport.

Menurut dia, informasinya 10 persen saham itu akan dikelola beberapa pihak di Papua. Tiga persen Pemprov Papua, tiga persen Pemkab Mimika, tiga persen untuk dua suku di Mimika yakni Kamoro dan Amungme, dan satu persen akan dikelola BUMD Kabupaten Mimika.

"Kalau hanya dua suku yang dapat, bagaimana dengan lima suku lain yang wilayahnya juga menjadi area penambangan Freeport?" kata Kadepa kepada Jubi, Sabtu malam (13/01/2018) 

Ia mengatakan, selain Kamoro dan Amungme, area penambangan PTFI juga berada di wilayah suku Mee, Moni, Damal, Nduga, dan Dani. Lima suku ini mau dikemanakan, sama saja menciptakan konflik baru.

"Jika pembagian tidak jelas, berpotensi memicu konflik antara suku di sekitar area penambangan Freeport. Gunung yang ditambang Freeport, Gresberg atau sering disebut Gresberg Wanagon, bukan bahasa Kamoro atau Amunge, tapi bahasa Moni," ujarnya.

Katanya, pembagian yang tidak adil, tak hanya untuk suku di sekitar area Freeport. Pemerintah Indonesia juga tidak adil memberikan saham kepada Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Dari 51 persen divestasi saham Indonesia, mestinya Papua mendapat 30 persen, atau setidaknya, setengah dari itu, karena emas dan tembaga yang ditambang Freeport, merupakan kekayaan alam orang asli Papua.

"Selama PT Freeport masih beroperasi di Papua, akan tetap ada masalah. Kalau saya, solusinya Freeport ditutup, karena sejak dulu Freeport ini selalu menimbulkan masalah," katanya.

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Gunadi Sadikin memastikan komitmen pembagian kepemilikan ini untuk mendorong pemerintah daerah, agar dapat mempunyai saham di PT Freeport Indonesia.

Inalum akan bekerjasama dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika mencari skema pembiayaan yang sesuai untuk divestasi ini.

"Pendanaan skema ini tidak ada dari APBN dan APBD, tugas kami bekerjasama dengan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika untuk mencari pendanaan," kata Gunadi Sadikin. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata legislator, saham Freeport ibarat dana Otsus jilid II

Selanjutnya

Ada dukungan ganda parpol, KPU Paniai diingatkan patuhi silon

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe