Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua bakal keluarkan sanksi ASN yang terlibat Pilkada
  • Minggu, 14 Januari 2018 — 21:22
  • 811x views

Papua bakal keluarkan sanksi ASN yang terlibat Pilkada

 "Sanksi sudah pasti ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski yang bersangkutan menamakan diri sebagai tokoh masyarakat namun berstatus ASN, tetap akan diberikan sanksi,"
Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan provinsi Papua - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menyatakan bakal mengeluarkan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam Pilkada Gubernur 2018.  "Sanksi sudah pasti ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski yang bersangkutan menamakan diri sebagai tokoh masyarakat namun berstatus ASN, tetap akan diberikan sanksi," Kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (14/1/2018).

Menurut dia, sebagai abdi negara sudah sepatutnya netral dalam proses pilkada baik pemilihan gubernur, bupati maupun walikota. Untuk itu  dirinya mengimbau agar ASN di Pemerintahan Provinsi Papua tetap menjaga sikap netral dan fokus pada tugas melayani masyarakat.

"Bagi yang berkeinginan kuat mendukung salah satu pasangan calon gubernur, baiknya untuk segera melepaskan status pegawai negeri," ucapnya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty  meminta agar ASN untuk tidak menjadi pendukung salah satu bakal calon gubernur dalam Pilkada tahun ini.

"Jika ingin terlibat, undang-undang ASN mewajibkan yang bersangkutan untuk mundur dengan terhormat," kata Elia.

Ia menekankan seorang ASN yang merupakan abdi negara maupun masyarakat wajib menunjang proses pembangunan di atas negeri ini.  "Saya atas nama pimpinan mau menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk menghindar dari kegiatan politik. Karena kita bukan orang yang harus berpolitik," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Upah guru tingkat atas masih tanggung jawab daerah

Selanjutnya

SKPD diimbau rampungkan laporan keuangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe