Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. Penetapan HET gula di Wamena menunggu SK bupati
  • Senin, 15 Januari 2018 — 19:27
  • 713x views

Penetapan HET gula di Wamena menunggu SK bupati

Keputusan Bupati itu sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan yang menginginkan adanya kesamaan harga gula di seluruh daerah.
Gula bulog di Wamena-Jubi/Islami
Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi- Penetapan harga eceran tertinggi (HET) gula di Wamena masih menunggu surat keputusan bupati Jayawijaya. Keputusan Bupati itu sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat melalui kementerian perdagangan yang menginginkan adanya kesamaan harga gula di seluruh daerah.

“Hingga kini belum ada jawaban dari pemerintah daerah. Artinya, kami masih menunggu SK dari bupati Jayawijaya,”  kata Kepala Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Bulog Wamena, Ahmad Mustari kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/1/2018).

Mustari mengaku telah menggelar rapat bersama melibatkan Kabag Hukum Jayawijaya, asisten I, Sekda dan juga dinas tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. “Makanya kita tunggu, kalau memang mintanya berapa harga yang ditetapkan kita ikut-ikut saja, bahkan dari Jayapura juga bilang terserah saja,” ujar Mustari menambahkan.

Pembahasan lanjutan itu dinilai penting terkait ketetapan satu harga gula di seluruh Indonesia  Rp 12.500 per kilogram, karena wilayah pegunungan tengah Papua masih terhambat  biaya angkut menggunakan pesawat.

Sedangkan program tol udara di Wamena masih menunggu sejumlah kebijakan pendukung, termasuk siapa yang ditunjuk dan  arahnya dari mana. “Nanti kami koordinasi dahulu dan selama ini Bulog tidak menggunakan tol udara,”  katanya.

Asisten I Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono menyatakan kebijakan satu harga gula perlu didiskusikan kembali. “Mengingat kondisi geografis dan masalah transportasi udara,” kata Tinggal.

Menurut dia setelah konsultasikan kembali kepada kementerian perdagangan, tidak boleh melakukan penetapan HET di luar keputusan menteri.

“Secara otomatis ketika kebijakan itu harus sama, pasti harus ada kebijakan ikutan yang harus dibicarakan, tetapi kalaupun kebijakan itu tidak sama, pasti harus persetujuan dari menteri,” katanya.

Persetujuan itu  terkait dengan kebutuhan daerah dan tingkat kesulitan. (*)

 

 

loading...

Sebelumnya

Bupati Usman Wanimbo menghimbau ASN tidak menambah libur natal dan tahun baru

Selanjutnya

DPA Pemkab Jayawijaya 2018 telah disalurkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6653x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3304x views
Penkes |— Rabu, 21 Februari 2018 WP | 2713x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2364x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe