Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Ratusan guru kontrak di Biak setahun tak terima honor
  • Senin, 15 Januari 2018 — 22:46
  • 2321x views

Ratusan guru kontrak di Biak setahun tak terima honor

Pemkab Biak Numfor sudah mengkonsultasikan masalah status guru kontrak ke Kejaksaan Negeri Biak. Pembayaran honor tidak bisa direalisasikan karena Pemkab Biak tak punya dasar hukum untuk membayarnya," ujar Plt Bupati Herry Ario Naap.
Demo guru honorer di Biak – Jubi/Dok. Tribratanews
Angela Flassy
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Pelaksana Tugas Bupati Biak, Herry Ario Naap, memastikan pembayaran honor guru kontrak tahun 2017 tidak dapat diberikan karena Dinas Pendidikan belum mengeluarkan surat keputusan pengangkatan tenaga guru kontrak.

"Pemkab Biak Numfor sudah mengkonsultasikan masalah status guru kontrak ke Kejaksaan Negeri Biak. Pembayaran honor tidak bisa direalisasikan karena Pemkab Biak tak punya dasar hukum untuk membayarnya," ujar Plt Bupati Herry Ario Naap, kepada Antara.

Meskipun kabupaten Biak Numfor sudah menganggarkan dana sebesar Rp 3,4 miliar untuk pembayaran guru kontrak pada APBD 2017, namun tanpa dasar hukum, yakni Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga guru kontrak, Pemkab Biak Numfor tidak dapat membayarkan honor para guru tersebut.

Menanggapipermasalahantersebut, KetuaKomisi III DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua, Benyamin MaranmemintajajaranDinasPendidikanKabupatenBiakNumfortetapmenyelesaikanpembayaran honor guru kontraktahun 2017,karenadalamdokumenanggaranDinasPendidikanalokasikandanauntuk guru kontraktahun 2017telahada.

“Jumlahnya sangat besar mencapai miliaran rupiah," tegas Ketua Komisi III DPRD Biak, Benyamin Maran, di Biak, Minggu (14/1/2018).

Benyamin mengaku tidak dapat membayangkan nasib guru kontrak yang sudah mengabdi dan melaksanakan tugas belajar mengajar di berbagai sekolah di Biak.

“Sangat menyedihkan, karena Dinas Pendidikan belum membayar upah mereka selama setahun penuh,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Benyamin mengaku sangat prihatin dengan status guru kontrak tersebut. Komisi III DPRD Biak yang menangani masalah pendidikan telah menerima aspirasi masalah penyelesaian honor guru kontrak tahun 2017 tersebut. Benyamin berharap masalah status guru kontrak bisa dituntaskan awal tahun ini sehingga tidak menganggu kelancaran proses belajar mengajar siswa di sekolah setempat.

Sebelumnya, 50 perwakilan guru kontrak di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendatangi Kantor Dinas Pendidikan mempertanyakan pembayaran honor per 1 Januari 2017 hingga Desember 2017, Senin (11/12/2017).

Ibu Rumaropen, juru bicara guru kontrak, mengatakan kedatangan guru kontrak untuk mempertanyakan honor mengajar dan surat keputusan pengangkatan.

“Kami sejak Januari 2017 hingga sekarang selama 12 bulan tidak mendapatkan honor sesuai yang dijanjikan. Kewajiban guru kontrak sudah menjalankan tugas tetapi pihaknya belum dibayar,” ungkapnya.

Ia berharap Kadis Pendidikan, Nico Buiney, dapat segera merealiasikan tuntutan pembayaran honor seratusan guru kontrak di Kabupaten Biak Numfor karena sangat dibutuhkan untuk keperluan transportasi dan keperluan rumah tangga menghadapi hari raya Natal 25 Desember. Namun hingga tahun baru berlalu, honor mereka tak kunjung dibayarkan.

Guru kontrak di Kepulauan Numfor, Christian Mansawan, mengharapkan gaji guru kontrak segera dibayar Dinas Pendidikan sebagai hak yang harus diterima guru.

“Saya sudah melaksanakan tugas mengajar namun hak berupa honor belum diterima selama 12 bulan,” ungkap Christian Mansawan.

Berdasarkan data, seratusan guru kontrak yang mengajar di berbagai sekolah di Kabupaten Biak Numfor masih menunggu pembayaran hak honor mereka.

Ini bukan demonstrasi guru kontrak yang pertama di kabupaten tersebut. Pada Desember 2016, 263 guru honorer melakukan aksi demo damai ke gedung DPRD mempertanyakan pemberhentian sepihak sebagai guru honorer yang dilakukan Pemkab Biak Numfor terhitung 31 Desember 2016.

Selanjutnya, Pemkab Biak mengontrak 100 guru kontrak pada 2017 dengan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar. Kepala Dinas Pendidikan, Nico Nathaniel Buiney, saat itu menjelaskan program guru kontrak di Biak Numfor dilakukan karena kabupaten tersebut masih sangat membutuhkan guru di berbagai jenjan gpendidikan di sekolah hingga saat ini masih kekurangan guru.

"Kekurangan guru di Biak karena banyak yang telah pension sebagai aparatur sipil negara, pindah tugas mengikuti suami serta tidak adanya pengangkatan CPNS karena masih dalam moratorium pemerintah pusat," ujar Kadis Pendidikan, Nico, di Biak, Jumat (6/2/2017).

Guru kontrak diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga guru di sekolah terutama pada wilayah kepulauan, terpencil, dan terdepan.

Pada Mei 2017, kepada Antara, Kepala Dinas Pendidikan,Nico Nathaniel Buiney, akhirnya memutuskan mengontrak 300 guru kontrak pada tahun anggaran 2017.

“Rekrutmen 300 tenaga guru bantu dilakukan selektif dengan memperhatikan latar belakang status pendidikan guru bersangkutan. Kebijakan Pemkab dengan mengontrak guru bantu diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga pengajar di berbagais ekolah," katanya saat itu.

Hingga setahun bekerja, ratusan guru kontrak belum menerima honor mereka.

Disinyalir, keluarnya Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PP No 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. DalamPermendikbud No 26/2017 perubahan atas Permendikbud No 8 Tahun 2017 yang menyebutkan guru honorer dari sumber dana BOS wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan dilaporkan ke Kemendibud.

Namun di sisi lain, PP No 48 Tahun 2005 menyebutkan pemerintah melalui pejabat kepegawaian dari tingkat pusat sampai daerah termasuk kepala sekolah dilarang untuk mengangkat atau member penugasan kepada guru honorer di sekolah.

Atas dasar dua peraturan yang bertolak belakang tersebut, pihakDisdik memberikan solusi agar guru honorer dijadikan guru kontrak.

Namun kebijakan pengangkata guru kontrak atau denganP erjanjianKerja (P3K) hingga saat ini belum ada kejelasan, karena masih menunggu keluarnyaP eraturanPemerintah (PP). Akibatnya, ratusan guru kontrak di Kabupaten Biak Numfor belum menerima honor mereka hingga Januari 2018 ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Sejumlah band legendaris Papua hibur masyarakat Nabire

Selanjutnya

Alasan ketua komisi I DPRD Biak marah di rumah sakit

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6123x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5721x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3827x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe