Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemerintah diingatkan tidak "tiba masa, tiba akal"
  • Selasa, 16 Januari 2018 — 16:37
  • 1324x views

Pemerintah diingatkan tidak "tiba masa, tiba akal"

"Saya lihat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga Non-Government Organization (NGO), belum berubah hingga kini. Nanti ada kejadian baru bicara dan bertindak," kata Kadepa, Selasa (16/01/2018).
Ilustrasi masyarakat asli Papua di kabupaten yang ada di Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengingatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Papua, dan pemerintah pusat, tidak "tiba masa, tidak akal" atau setelah ada kejadian baru mengambil tindakan.

Hal ini dikatakan Kadepa menyikapi wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua sejak September 2017 hingga kini, yang menyebabkan sedikitnya 61 anak meninggal dunia, dan ratusan lainnya sedang menjalani perawatan.

"Saya lihat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga Non-Government Organization (NGO), belum berubah hingga kini. Nanti ada kejadian baru bicara dan bertindak," kata Kadepa, Selasa (16/01/2018).

Menurutnya, hal seperti ini harus dihindari ke depannya. Jangan lagi ada cara berpikir, bertindak setelah ada kejadian.

"Seharusnya, sebelum ada korban, dilakukan pencegahan. Ke depan jangan tunggu korban dulu baru kita bertindak. Ini yang harus dipahami semua pemangku kepentingan dari pusat hingga kabupaten," ujarnya.

Katanya, kinerja para kepala daerah di Papua patut dipertanyakan, terutama yang masyarakatnya pernah mengalami wabah penyakit semisal Asmat, Yahukimo, Nduga, Deiyai, dan Paniai.

"Daerah ini butuh kebijakan pemerintah yang prorakyat. Sulitnya akses, minimnya anggaran tak dapat dijadikan alasan. Ini semua kembali kepada kemauan kepala daerah," katanya.

Wakil Ketua III DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, untuk wabah di Asmat, ia meminta semua pihak terkait melakukan penanganan dengan serius.

"Campak ini penyakit yang seharusnya sudah tidak ada. Saya pikir ini kelalaian kita," kata Edo.

Menurutnya, faktor sulitnya geografis di daerah, tidak dapat dijadikan alasan.

"Kalau masalah sulitnya geografis, di mana-mana kondisinya sama. Yang utama niat, mau kerja serius ka tidak," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Wabah campak di Asmat diharap tak dijadikan alat politik pilgub

Selanjutnya

Bencana kesehatan di Asmat pelanggaran HAM serius

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2963x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2630x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1535x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1359x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe