Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. KLB Asmat contoh pelayanan pemerintah yang buruk
  • Selasa, 16 Januari 2018 — 19:33
  • 2713x views

KLB Asmat contoh pelayanan pemerintah yang buruk

"Sangat disayangkan kejadian yang menimpa masyarakat kita di Asmat. Ini merupakan kesalahan fatal untuk pemerintah kita khususnya Pemprov Papua dalam memproteksi kesehatan masyarakatnya," kata Gobay
Ilustrasi masyarakat Kabupaten Asmat – Jubi.Dok
Roy Ratumakin
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak yang melanda Kabupaten Asmat merupakan sebagai contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya sangat buruk. Hal ini dikatakan, anggota DPR Papua, John Gobay kepada Jubi, Selasa (16/1/2018) di Jayapura.

"Sangat disayangkan kejadian yang menimpa masyarakat kita di Asmat. Ini merupakan kesalahan fatal untuk pemerintah kita khususnya Pemprov Papua dalam memproteksi kesehatan masyarakatnya," kata Gobay.

Menurut dia, kondisi itu sudah menjadi rahasia umum akibat banyak pejabat daerah lebih memilih tinggal di kota ketimbang melakukan pelayanan kepada masyarakatnya.

"Dugaan saya para pejabat di Asmat kebanyakan berada di Timika ketimbang mereka berada di daerah tugasnya,” kata Gobay menambahkan.

Kondisi itu menghambat respon dan keluhan publik yang sedang menghadapi musibah penyakit secara massal. Gobay juga mengkritik Pemerintah Provinsi Papua yang tidak jeli melihat infrastruktur di daerah,  khususnya di wilayah pedalaman Papua.

Ia meminta pemerintah membuka akses transportasi menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota distrik dan ibu kota distrik ke kampung-kampung.

“Apabila ini dilakukan saya yakin, para pejabat daerah ataupun ASN yang ditugaskan di daerah terpencil tidak akan lari dari tugas. Selain itu, hak mereka juga harus dipenuhi tanpa ditahan,” katanya.

Gobay menyayangkan kondisi itu masig ada juga ada sikap pejabat yang sengaja memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk keperluan pribadinya. Dirinya mencontohkan mobil ambulans milik Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, Paniai dan beberapa daerah lain tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol, mempertanyakan 15 persen dari 80 persen dana Otsus Papua yang diberikan Pemprov Papua kepada pemerintah kabupaten dan kota.

"Kalau kondisi ini masih terjadi di daerah atau kabupaten, kami mempertanyakan dana Otsus 80 persen yang diberikan Pemprov Papua. Itu dikemanakan?,” kata Natan.

Padahal, menurut dia, 15 persen dari 80 persen dana tersebut untuk bidang kesehatan. (*)

loading...

Sebelumnya

Generasi Papua sangat rentan terhadap penyakit

Selanjutnya

Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku kepentingan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6401x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3178x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2704x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2314x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe