Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bencana kesehatan di Asmat pelanggaran HAM serius
  • Rabu, 17 Januari 2018 — 15:48
  • 2483x views

Bencana kesehatan di Asmat pelanggaran HAM serius

Mengacu pada pasal 9 ayat (3), Pasal 52 dan Pasal 62 undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Anak di Asmat sedang berikan vitamin oleh tim medis – Jubi/Ist
Abeth You
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Paniai, Jubi - Peristiwa wabah campak dan gizi buruk yang mengakibatkan 61 anak meninggal di Kabupaten Asmat, Papua, dalam kurun waktu empat bulan terakhir  ini dinilai masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Kategori itu diukur dari sisi kemanusiaaan dan peristiwa

“Amanat pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi etiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy, Rabu, (17/1/2018).

Selain itu ia mengacu pada pasal 9 ayat (3), Pasal 52 dan Pasal 62 undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yan menyebutkan kematian masal balita di Asmat  tak sesuai dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebanyak 15 persen untuk kesehatan yang diberikan dari Provinsi Papua ke Kabupaten Asmat.

“Bagaimana mekanisme dan prosedur pengelolaan dana Otsus bidang kesehatan 15 persen di Kabupaten Asmat selama ini?,” kata Yan mempertanyakan.

Kasus kematian masaa Balita itu dinilai titik balik bagi Gubernur Provinsi Papua dan Bupati Kabupaten Asmat  agar segera mengevaluasi total terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang kesehatan yang selama ini  mengelola dana otsus 15 persen.

LP3BH juga mendorong Komnas HAM segera melakukan investigasi agar menentukan ada tidaknya unsur-unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus KLB Asmat tersebut.

Ketua STFT Fajar Timur Abepura, Papua, Neles Tebay, mengatakan  kasus kesehatan yang terjadi di Asmat membuktikan anak-anak Papua sangat rentan terhadap penyakit.  “Maka masalah kematian anak Papua tidak boleh dipandang remeh,” kata Neles Tebay.

Neles berharap, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat mengambil langkah tertentu. “Tetapi, melimpahkan semua urusan kesehatan hanya pada Pemerintah sama dengan melepaskan tanggungjawab dari pemangku kepentingan yang lain,” ujar Neles menjelaskan.

Menurut dia,  urusan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak, tak hanya pemerintah. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemerintah diingatkan tidak "tiba masa, tiba akal"

Selanjutnya

Komnas HAM Papua akan bentuk tim pantau pemilukada

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6190x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5768x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3926x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe