Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dinkes Papua pertanyakan dana kesehatan di Asmat
  • Rabu, 17 Januari 2018 — 18:48
  • 1646x views

Dinkes Papua pertanyakan dana kesehatan di Asmat

Sikap itu disampaikan terkait  munculnya kabar 58 anak di Kabupaten Asmat meninggal akibat gizi buruk dan campak.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dinas Kesehatan Provinsi Papua, mempertanyakan dana kesehatan yang sudah diberikan pemerintah provinsi maupun pusat untuk pemerintah setempat. Sikap itu disampaikan terkait  munculnya kabar 58 anak di Kabupaten Asmat meninggal akibat gizi buruk dan campak.

"Karena provinsi sudah keluarkan dana besar sekali, kalau untuk Asmat dari provinsi saja 2017 sebesar Rp 60 miliar, belum lagi keberadaan dana-dana lainnya dari pusat dan daerah," kata  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (17/1/2018).

Gubernur telah menurunkan dana besar ke kabupaten dan kota, baik melalui  dana Otsus, Gerbang Mas, Kartu Papua Sehat, bahkan Bantuan Operasional Posyandu, dan dana alokasi khusus pelayanan kesehatan dasar. “Dana itu sebagai upaya menangani masalah kesehatan di Papua,” kata Giyai menjelaskan.

Giyai juga menyoroti keberadaan petugas kesehatan yang jarang ada ditempat tugas, bahkan hal tersebut sering berlangsung lama.  Meski begitu ia kurang tahu secara detail apakah itu disebabkan tidak adanya perangsang dari daerah atau orang-orangnya yang nakal, dinas kesehatan Papua belum bisa memastikan.

“Yang jelas dinas sudah banyak melakukan pelatihan, workshop, raker kesehatan setiap tahun secara rutin, tapi tidak tahu alasan mereka apa," katanya.

Wakil Ketua Komisi pendidikan dan kesehatan, DPR Papua, Natan Pahabol, mempertanyakan keberadaan dana Otsus untuk kesehatan sebesar 15 persen yang diberikan Pemprov Papua kepada pemerintah kabupaten dan kota.

"Kalau kondisi ini masih terjadi di daerah atau kabupaten, kami mempertanyakan dana itu dikemanakan?,” kata Natan mempertanyakan . (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur inginkan data valid kematian 58 anak di Asmat

Selanjutnya

Penyerahan DPA Papua 2018 menunggu evaluasi APBD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32926x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8971x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6479x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5925x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5636x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe