Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Penkes
  3. Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku kepentingan
  • Rabu, 17 Januari 2018 — 19:28
  • 1749x views

Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan lain selain pemerintah seperti pihak swasta, yakni perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Papua, lembaga keagamaan, lembaga gereja, dan lembaga adat.
Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur Jayapura, Pater Neles Tebay - Jubi
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur Jayapura, Pater Neles Tebay, berpendapat masalah kesehatan di Bumi Cenderawaih merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan bukan saja pemerintah atau instansi terkait.

"Penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup sehat di tanah Papua mesti dipandang sebagai tanggung jawab dari setiap dan semua pemangku kepentingan, termasuk orang Papua," kata Pater Neles Tebay, Rabu (17/1/2018).

Pernyataan ini disampaikan Neles Tebay menanggapi persoalan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gisi buruk di kabupaten Asmat, yang menyebabkan puluhan balita dan anak meninggal.

"Masalah kematian anak di tanah Papua mesti diseriusi oleh semua pihak. Kita baru saja dikagetkan dengan berita kematian 61 anak Papua di kabupaten Asmat. Mereka meninggal karena serangan campak dan kurang gizi alias gizi buruk. Kematian anak Papua dalam jumlah yang banyak juga terjadi pada 2017," katanya.

Sejak April hingga Juli 2017, kata dia, sebanyak 50 balita meninggal di distrik Tigi Barat, kabupaten Deiyai.

Sesudah itu, sejak Juli hingga Oktober 2017, sebanyak 35 anak Papua meninggal di kampung Yigi, distrik Inikgal, kabupaten Nduga.

Lalu, pada tahun-tahun sebelumnya pun terjadi kematian anak Papua dalam jumlah yang banyak.

"Kasus-kasus kesehatan di atas memperlihatkan bahwa anak-anak Papua sangat rentan terhadap penyakit. Kematian dalam jumlah yang besar dapat saja terjadi pada orang Papua, kapan saja di semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masalah kematian anak Papua tidak boleh dipandang remeh," katanya.

Terkadang pemerintah dituding sebagai satu-satunya institusi yang paling bertanggung jawab atas urusan kesehatan di Tanah Papua.

Tentunya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat mengambil langkah tertentu.

"Tetapi, melimpahkan semua urusan kesehatan hanya pada pemerintah sama dengan melepaskan tanggung jawab dari pemangku kepentingan yang lain," katanya.

Selama ini, permasalahan yang mencuat yakni kekurangan dokter umum, dokter spesialis, mantri, gedung puskesmas atau pun pustu yang jauh dari penduduk Papua, atau puskesmas yang tidak ada perawatnya, puskesmas yang tidak tersedia obat-obat yang dibutuhkan rakyat, biaya transportasi yang mahal.

Selain itu, terisolirnya kampung yang didiami orang Papua dan rendahnya kesadaran orang Papua di kampung dalam hal hidup sehat, apalagi lingkungan kehidupannya yang kotor dan lain-lain.

"Semua alasan ini yang selama ini dijadikan sebagai faktor-faktor penyebab bila terjadi kasus kesehatan yang besar yang menarik perhatian dari banyak pihak seperti masalah kesehatan sekarang di kabupaten Asmat," ujarnya.

"Orang Papua tidak boleh terus menerus mengulangi alasan-alasan ini. Orang Papua sudah harus pikir dan terlibat dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat," sambungnya.

Menurut Neles Tebay yang juga koordinator Jaringan Damai Papua, orang Papua mesti temukan solusi-solusi alternatif yang tepat-guna, sehingga tidak tergantung pada dokter, mantri/perawat, atau pihak-pihak lain.

Orang Papua mesti memperlihatkan kemampuannya untuk memelihara kesehatannya sendiri, biarpun tidak ada dokter dan mantri.

"Sekali lagi, oleh sebab itu, penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup merupakan tanggung jawab bersama. Tidak benar kalau sektor kesehatan dipandang sebagai monopoli pemerintah saja, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten," katanya.

Pemangku kepentingan, menurut Neles Tebay, pemerintah bukan merupakan satu-satunya pemangku kepentingan, melainkan salah satu dari antara pemangku kepentingan yang lain.

Pemangku kepentingan lain selain pemerintah seperti pihak swasta, yakni perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Papua, ada lembaga keagamaan, lembaga gereja, lembaga adat, dan kelompok-kelompok, seperti kelompok perempuan dan pemuda.

"Semua pemangku kepentingan ini dapat memberikan kontribusi yang khas dalam menangani masalah kesehatan dan mempromosikan hidup sehat di antara orang asli Papua. Bahkan setiap pribadi mesti bertanggung jawab atas perkembangan kesehatannya," katanya.

Kata dia, semua pemangku kepentingan mesti dilibatkan dalam mengurus kesehatan di Papua.

Mereka perlu dipertemukan secara bersama dalam pertemuan dan dilibatkan dalam diskusi yang membahas tentang sektor kesehatan dan mencarikan secara bersama solusi-solusi yang dapat dilaksanakan.

"Dan tentunya, setiap pemangku kepentingan mempunyai peran yang berbeda, sehingga tugasnya dapat dibagi antara semua pemangku kepentingan sesuai peranan mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka semua secara bersama berpartisipasi dalam mengurus kesehatan rakyat di bumi cenderawasih," katanya.

Neles Tebay mengatakan mempertemukan semua pemangku kepentingan yang membahas sektor kesehatan, dialog sektoral perlu dilaksanakan di setiap kabupaten.

Dalam dialog sektoral itu, semua pemangku kepentingan yang berkompeten dan berpengalaman dalam urusan kesehatan diundang sebagai peserta dialog.

"Dialog tentang sektor kesehatan melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Para peserta diundang bukan untuk saling menuduh, menuding, dan mempersalahkan satu sama lain, melainkan untuk secara bersama mengidentifikasi dan menganalisa masalah serta menetapkan solusi secara bersama," ujarnya.

“Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, urusan kesehatan akan menjadi keprihatinan dan tanggungjawab bersama dari semua pemangku kepentingan," kata Neles menutup pembicaraan. (*)

loading...

Sebelumnya

KLB Asmat contoh pelayanan pemerintah yang buruk

Selanjutnya

KLB di Asmat, bukti buruknya pelayanan pemerintah di pedalaman Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe