Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Pembangunan rumah dinas guru di pelosok, supaya tidak minta pindah ke kota
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 09:09
  • 1741x views

Pembangunan rumah dinas guru di pelosok, supaya tidak minta pindah ke kota

"Jangan sampai guru-guru honorer yang bekerja keras sementara guru PNS malah santai-santai. Itu tidak boleh terjadi karena negara membayar gaji mereka secara rutin," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 untuk bidang pendidikan – Jubi/jaring.id
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi – Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Ayu Humairah Batarai, menyatakan mendukung sejumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan kabupaten Manokwari, seperti program pembangunan rumah dinas guru di wilayah pelosok.

Menurut dia, program tersebut selaras dengan kondisi saat ini. Sesuai hasil reses yang dilakukan, ketersediaan rumah dinas masih menjadi kendala program pendidikan terutama di wilayah pelosok.

Dia berharap, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan berdampak pada kesejahteraan guru. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan mereka.

"Kita menginginkan para guru yang ditempatkan di wilayah perkampungan nyaman di sana. Jangan lagi banyak alasan mangkir dari tempat tugas dan minta pindah ke kota," kata Ayu Humairah, di Manokwari, Rabu (17/1/2018).

Secara umum, lanjut Ayu, kedisiplinan guru harus ditingkatkan. Pembagian peran antara guru yang sudah berstatus pegawai negeri dan guru honorer pun harus jelas, agar tidak ada kesenjangan.

"Jangan sampai, guru-guru honorer yang bekerja keras sementara guru PNS malah santai-santai. Itu tidak boleh terjadi karena negara membayar gaji mereka secara rutin," ujarnya lagi.

Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 untuk bidang pendidikan.

"Ini sudah sesuai dengan aturan. Memang tidak semua dikucurkan melalui Dinas Pendidikan, secara akumulatif jumlahnya mencapai 20 persen APBD," kata Ayu Humairah.

Bidang kesehatan, kata Ayu, pemerintah pun sudah mengalokasikan akan cukup, bahkan tahun ini mengalami peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tenaga medis.

"Soal kesehatan kendalanya bukan pada distribusi tenaga medis, melainkan pada mental mereka yang tidak mau melaksanakan tugas dengan baik,” sebutnya.

Politisi Gerindra ini berharap pemerintah daerah mengurangi program perjalanan. Sebaliknya, peningkatan sumber daya manusia harus ditingkatkan. (*)

loading...

Sebelumnya

Sebulan kuliah, perkuliahan FK Unipa macet lagi

Selanjutnya

Pembebasan lahan selesai, perpanjangan runway bandara Manokwari segera dimulai

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32926x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8971x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6479x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5925x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5636x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe