Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata legislator, petahana cenderung halalkan berbagai cara
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 20:25
  • 1233x views

Kata legislator, petahana cenderung halalkan berbagai cara

"Ini untuk menghindari konflik di masyarakat. Saya melihat para petahana selalu menggunakan kekuasaannya mempertahankan jabatan. Selain borong partai, juga berupaya menghambat jalur perorangan. Seakan takut kehilangan," ujarnya.
Ilustrasi pelaksanaan pemilukada di Papua, 2017 lalu - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, ada kecenderungan para bakal calon kepala daerah petahana di Papua menghalalkan berbagai cara mempertahankan kekuasaannya.

Menurutnya, selain strategi borong dukung partai politik (parpol), petahana terkadang menggunakan kekuasaannya menggagalkan bakal calon independen ikut pemilukada.

"Misalnya di Mamberamo Tengah, ada salah satu bakal calon independen, tapi beberapa waktu lalu KPUD Mamberamo menyatakan, harus pakai E-KTP, sedangkan hanya ada 3.000 E-KTP yang dicetak di Mamberamo Tengah, dan hanya untuk aparatur sipil negera (ASN)," kata Kadepa, Kamis (18/01/2018).

Katanya, seharusnya tidak perlu berpegang pada E-KTP karena ada alternatif lain. Misalnya di Paniai dan Deiyai yang memiliki bakal pasangan calon independen lebih dari satu, padahal di wilayah itu tidak semua masyarakat memiliki E-KTP. Jika syarat E-KTP minim, salah satu alternatif lain yang dapat digunakan adalah KTP nasional.

"Ini untuk menghindari konflik di masyarakat. Saya melihat para petahana selalu menggunakan kekuasaannya mempertahankan jabatan. Selain borong partai, juga berupaya menghambat jalur perorangan. Seakan takut kehilangan," ujarnya.

Kata Kadepa, menggunakan segala cara dalam politik adalah hal wajar, namun bukan berarti berupaya menghalangi orang lain demi mempertahankan kekuasaan.

"Hargai orang lain yang akan mencalonkan diri. Berikan mereka kesempatan, karena mereka juga anak daerah. Ini juga demi menghindari konflik masyarakat. Hampir sama semua daerah di Papua. Petahana tidak mau ada kandidat yang didukung rakyat, karena takut kalah dalam pemilukada," katanya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, secara nasional E-KTP diberlakukan, tapi apakah itu berlaku di Papua atau tidak.

"Kan ada KTP nasional. Semua parpol di Papua dukungannya pakai KTP nasional, kok," ucap Adam.

Pihaknya terus berkoordinasikan dengan KPU RI terkait hal ini. Namun informasi yang didapat KPU Papua, KTP nasional masih berlaku.

"Keputusan kan ada di KPUD-nya, tapi sebagai imbauan, kami sampaikan KTP nasional bisa," ujarnya.
Kata Adam, ini harus dijelaskan supaya rakyat tidak bingung.

"Tapi kalau semua dibebankan kepada KPU, KPU capeklah, padahal semua punya kepentingan. Kami akan terus bangun komunikasi dengan KPU RI," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemilukada berpotensi konflik, tim sukses diminta bersikap dewasa

Selanjutnya

Mahalnya mahar politik, pembelajaran buruk kepada masyarakat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe