Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mahalnya mahar politik, pembelajaran buruk kepada masyarakat
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 20:30
  • 897x views

Mahalnya mahar politik, pembelajaran buruk kepada masyarakat

"Selama saya jadi pengawas pemilu, mahar politik identik banyak terjadi di tingkat DPP partai, karena penentuan B1KWK-nya di DPP," kata Anugrah.
Ilustrasi parpol - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, mahalnya mahar yang harus dibayar para bakal calon kepala daerah kepada partai politik (parpol) demi mendapat dukungan dalam pemilukada, merupakan pembelajaran buruk kepada masyarakat.

Ia khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, ke depan masyarakat tidak lagi kritis dalam melakukan kontrol sosial kepada para pasangan kepala daerah.

"Kalau misalnya nanti kepala daerah korupsi, masyarakat akan maklum, dengan alasan wajar karena harus punya uang banyak untuk kembali ikut pemilukada, atau mengembalikan modal yang dihabiskan saat mencalonkan diri," kata Kadepa kepada Jubi, Kamis (18/01/2018).

Menurut anggota Komisi I DPR Papua bidang politik dan pemerintahan itu, meski para pengurus parpol menyatakan tidak ada mahar, namun hal itu hanya sekadar di mulut. Kandidat tetap akan mengeluarkan dana ratusan juta hingga belasan bahkan puluhan miliar.

"Ini satu tantangan. Sistem politik kita di Indonesia harus diatur, khususnya Papua. Tidak ada partai gratis di republik ini untuk mengusung kandidat tertentu," ujarnya.

Katanya, kini parpol tidak lagi melihat latar belakang bakal calon yang akan diusungnya dalam pemilukada. Kedekatan dan dukungan dari masyarakat bukan lagi hal utama parpol.

"Meski punya visi misi baik, mendapat dukungan dari masyarakat, tapi kalau tidak punya uang, tidak akan diusung. Kalau kandidat datang ke parpol, bukan visi misi yang utama, tapi berapa uangnya. Bahkan demi uang parpol berani mengeluarkan rekomendasi untuk dua hingga tiga kandidat," katanya.

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, pihaknya memang diberi kewenangan melakukan pengawasan terkait mahar politik. Namun di Papua, bawaslu belum menemukan indikasi atau ada laporan terkait mahar politik itu.

"Selama saya jadi pengawas pemilu, mahar politik identik banyak terjadi di tingkat DPP partai, karena penentuan B1KWK-nya di DPP," kata Anugrah.

Menurutnya, mahar partai ini memang ranah pengurus parpol di pusat, sehingga transaksi politik lebih banyak terjadi di tingkat pengurus DPP.

"Ya, ini karena terkait rekomendasi partai atau B1KWK. Itu yang diperebutkan bakal calon," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kata legislator, petahana cenderung halalkan berbagai cara

Selanjutnya

Laporan kekayaan bakal calon terkadang dinilai tak masuk akal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6395x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3176x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2704x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2314x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe