Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. ORI: Layanan publik di Papua Barat masih jauh dari harapan
  • Jumat, 19 Januari 2018 — 10:36
  • 1102x views

ORI: Layanan publik di Papua Barat masih jauh dari harapan

"Dibanding provinsi lain, layanan publik di Papua Barat masih jauh dari harapan. Selama tahun 2017 kami menerima 144 aduan maladministrasi," kata Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Nortberthus.
Ilustrasi, Ombudsman Republik Indonesia – Jubi/Tempo.co
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Manokwari, Jubi - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat menangani ratusan kasus dugaan praktik maladministrasi selama tahun 2017.

Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Nortberthus, di Manokwari, Kamis (18/1/2018), mengatakan secara umum kondisi pelayanan publik di Papua Barat masih jauh dari harapan. Pihaknya terus mendorong perbaikan.

"Dibanding provinsi lain, layanan publik di Papua Barat masih jauh dari harapan. Selama tahun 2017 kami menerima 144 aduan maladministrasi," kata dia.

Norbertus menjelaskan Ombudsman melakukan tugas penerimaan serta pengelolaan pengaduan maupun sosialisasi serta pembangunan jaringan dengan masyarakat.

Pelayanan publik, menurut dia, merupakan titik strategis untuk membangun praktik good governance atau pemerintahan yang baik. Setiap aduan yang diterima, Ombudsman berusaha optimal melakukan pengawasan serta mendorong penyelesaian secara adil.

"Maladministrasi merupakan faktor penghambat terwujudnya masyarakat sejahtera. Ini harus menjadi musuh bersama," katanya.

Menurut dia, masyarakat sudah mulai sadar dalam menyikapi pelayanan pemerintah. Terbukti aduan yang masuk ke Ombudsman terus meningkat sepanjang beberapa tahun terakhir.

Ia mengemukakan 144 pengaduan diterima secara langsung, via email, investigasi inisiatif, informasi media massa, surat , dan aduan melalui komunikasi telepon.

"Penyampaian laporan secara langsung paling tinggi 53 persen dan investigasi inisiatif 21 persen," ujarnya.

Ia merinci bentuk dugaan maladministrasi yang diterima berupa penyimpangan prosedur sebanyak 49 kasus, penundaan berlarut 27 kasus, penyalahgunaan wewenang 12 kasus, tidak memberikan pelayanan 24 kasus, diskriminasi 1 kasus, permintaan imbalan uang, barang, dan jasa 5 kasus, tidak kompeten 19 kasus, dan pelayanan tidak patut 17 kasus.

"Sebanyak 71 persen kasus sudah kami selesaikan, 29 persen sisanya masih dalam proses penyelesaian," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Pembebasan lahan selesai, perpanjangan runway bandara Manokwari segera dimulai

Selanjutnya

Pelabelan komoditi tol laut, hindari permainan harga di pengecer

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6395x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3176x views
Otonomi |— Selasa, 13 Februari 2018 WP | 2704x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2314x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe