Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mahalnya mahar politik, dinilai cederai demokrasi
  • Senin, 22 Januari 2018 — 10:13
  • 630x views

Mahalnya mahar politik, dinilai cederai demokrasi

Ilustrasi - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik dan pemerintahan, Wilhelmus Pigai mengatakan, mahalnya mahar politik yang harus dibayar bakal calon kepala daerah mencederai pelaksanaan demokrasi di daerah.

Ia mengatakan, mahalnya mahar politik menyebabkan kandidat yang tak punya cukup uang, memilih mencalonkan diri secara independen atau perseorangan.

Mahalnya mahar politik salah satu alasan politikus Partai Hanura itu memilih jalur perseorangan sebagai bakal calon bupati Mimika.

"Satu kursi parpol di DPRD dihargai minimal Rp300-400 juta. Kalau misalnya ada empat kursi parpol, berarti nominal yang harus dibayar bakal calon berkisar Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar. Itu untuk kursi satu partai," kata Mus Pigai via teleponnya kepada Jubi, akhir pekan lalu.

Menurut Mus Pigai yang tiga periode duduk di DPRD Mimika ini, nominal itu akan lebih besar jika bakal calon bersaing untuk mendapat rekomendasi parpol.

Petahana dan calon yang punya banyak uang, akan menawarkan jumlah lebih besar kepada pengurus parpol. Satu kursi parpol nominalnya dimungkinan hingga dua kali lipat dari harga semestinya.

Katanya, sebelum undang-undang pilkada direvisi, pengurus parpol di daerah yang berkewenangan mengeluarkan rekomendasi kepada bakal calon. Namun setelah terbitnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, kewenangan itu ada pada DPP atau pengurus pusat.

"Inilah yang membuat terkadang terjadi politik transaksional. Mahar politik juga menjadi celah bakal calon petahana atau kandidat lain yang memiliki banyak uang, memborong partai," ujarnya.

Dalam mengeluarkan rekomendasi lanjut Pigai, pengurus parpol di DPP juga asal-asalan. Tidak melihat track record seorang bakal calon. Yang penting mampu membayar mahar.

"Kalau saya, khusus untuk Papua, sebaiknya undang-undang ini direvisi kembali. Kewenangan mengeluarkan rekomendasi dikembalikan kepada pengurus parpol di provinsi, karena mereka yang lebih tahu track record seorang bakal calon," ucap Pigai.

Anggota Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, terkait mahar politik bawaslu diberi kewenangan melakukan pengawasan. Namun, khusus di Papua hingga kini belum ditemukan ada indikasi atau laporan terkait mahar politik.

"Mahar politik identik banyak terjadi di tingkat DPP. Karena penentuan B1KWKnya di DPP. Itu memang ranahnya Jakarta, karena itu transaksi politik lebih banyak terjadi di sana. Rekomendasi partai atau B1KWK. Itu yang diperebutkan," ujar Anugrah.

Bawaslu Papua sudah pernah mengingatkan parpol secara tertulis terkait syarat dukungan parpol, syarat pendaftaran dan sanksinya jika ada indikasi mahar politik itu. Masyarakat juga diingatkan, kalau ada yang dirugikan segera melapor. (*)

loading...

Sebelumnya

Pilkada Papua, kecenderungan calon petahana borong Parpol

Selanjutnya

Legislator sebut dibanding pemerintah, Lokataru lebih peduli nasib karyawan PTFI

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 2717x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2553x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2380x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe