Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator sebut dibanding pemerintah, Lokataru lebih peduli nasib karyawan PTFI
  • Senin, 22 Januari 2018 — 10:20
  • 7989x views

Legislator sebut dibanding pemerintah, Lokataru lebih peduli nasib karyawan PTFI

"Di tengah kondisi sulit karyawan yang menuntut keadilan, kepastian masa depan hidup keluarga mereka, Pemkab Mimika tidak mampu memediasi, atau mungkin sengaja," ujarnya.
Ilustrasi - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, tim dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Lokataru lebih peduli nasib 8000 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK), beberapa waktu lalu, dibanding pemerintah.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, saat pemerintah Kabupaten Mimika, Pemprov Papua, dan pemerintah Indonesia tak peduli terhadap nasib ribuan karyawan PTFI yang di-PKH, Lokataru hadir dan melakukan investigasi.

"Saya mendukung langkah Lokataru ini, berupaya memberikan keadilan untuk karyawan yang di-PKH. Ini masalah nasib karyawan dan keluarganya. Yang di-PHK ini bukan hanya karyawan non-Papua, sebagian besar juga karyawan asli Papua," kata Kadepa kepada Jubi, Minggu (21/01/2018).

Menurutnya, dugaan Lokataru ada keterlibatan elite-elite Jakarta di balik PHK itu, bukan hal baru. Selama ini berbagai pihak juga menduga ada oknum-oknum tertentu di balik Freeport.

"Di tengah kondisi sulit karyawan yang menuntut keadilan, kepastian masa depan hidup keluarga mereka, Pemkab Mimika tidak mampu memediasi, atau mungkin sengaja," ujarnya.

Pemprov Papua lanjut dia, juga terkesan tak serius, begitu juga dengan pemerintah Indonesia. Ketika karyawan seakan tak tahu lagi akan ke mana mencari keadilan, Lokataru hadir membantu mereka yang dikorbankan karena kepentingan.

"Lokataru hadir menentukan posisinya membantu korban PHK. DPR Papua juga belum mampu memfasilitasi masalah ini, meski ada di antara beberapa kami anggota DPR Papua, yang berupaya mendorongnya, namun secara kelembagaan belum ada hasilnya," katanya.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Tim Lokataru kini sedang menginvestigasi PHK sepihak terhadap sedikitnya 8.300 karyawan PTFI beserta kontraktor dan privatisasinya.

Pendiri Lokataru, Haris Azhar mengatakan, pihaknya melakukan investigasi di Mimika sejak 17-19 Januari 2018, dan menemukan sejumlah fakta yang menunjukkan perlakuan pihak perusahaan, maupun instansi pemerintah terhadap ribuan pekerja mogok yang dianggap mengundurkan diri jauh lebih buruk dari yang dilaporkan.

"Baik itu BPJS Kesehatan, Disnaker, itu semua jauh lebih buruk dalam memberikan informasi, pelayanan, dan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab sama sekali," kata Haris akhir pekan lalu di Timika.

Menurutnya, ada sejumlah masalah serius yang diduga dilakukan perusahaan terkait pelanggaran hukum dan HAM. Selain itu, fakta menunjukkan ada kegagalan dan pelanggaran serius oleh sejumlah instansi pemerintah, di kabupaten maupun pemerintah pusat.

"Diduga merumahkan karyawan oleh manajemen Freeport tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menerapkan konsepsi hukum berbasis Amerika, sehingga bertentangan dengan aturan Indonesia. Jika Freeport masih menganggap lokasi pertambangannya berada di wilayah Indonesia, sebaiknya hormati hukum di republik ini," ucapnya.

Katanya, hal paling disayangkan, mereka yang bertindak merumahkan karyawan adalah warga Negara Indonesia. Pemerintah membiarkan masalah ini tanpa penyelesaian dan ribuan karyawan diperlakukan sewenang-wenang. (*)

loading...

Sebelumnya

Mahalnya mahar politik, dinilai cederai demokrasi

Selanjutnya

Isu HAM dan Papua merdeka, tak laku dijual dalam pilgub

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 3048x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1205x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1179x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe