Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. OPD diminta memulai program kerja
  • Senin, 22 Januari 2018 — 16:20
  • 618x views

OPD diminta memulai program kerja

Langkah itu dilakukan usai diserahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018.
Penyerahan DPA 2018 oleh Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada perwakilan pimpinan OPD - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Papua, diminta segera melaksanakan program  kerja. Langkah itu dilakukan usai diserahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2018.

"Saya harapkan dengan penyerahan DPA secara simbolis, maka program dan kegiatan sudah bisa dilaksanakan," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, Senin (22/1/2018).

Hery menegaskan tidak ada yang sulit ketika semua bekerja dengan baik, ia mengharapkan sikap disiplin dari hati dan bukan karena takut pada pimpinan. Hery juga mengingatkan para pimpinan OPD memberikan kepercayaan kepada bawahan atau staf dalam melaksanakan program dan kegiatan, karena DPA bukanlah milik pribadi pimpinan

"Silahkan gunakan seluruh anggaran untuk program dan kegiatan, bukan untuk kepentingan pribadi dan berikan kepercayaan kepada bawahan dalam mengolahnya," ujar Hery menambahkan.

Pelaksanaan program kerja  diharapkan benar-benar transparan, karena penggunaan DPA bakal diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selain itu penggunaannya juga dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pimpinan OPD bertanggungjawab penuh terhadap DPA, silahkan hubungi bagian keuangan untuk mengambil DPA itu," katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan DPA mulai hari ini sudah bisa diambil, namun bagi SKPD dan OPD yang belum melengkapi laporan keuangan tahun 2017 belum bisa mengambil.

"Secara keseluruh memang sudah serahkan, namun ada beberapa OPD yang masih harus melengkapi," kata Ridwan.

Ia menyebutkan DPA sudah diserahkan secepatnya dan  pekerjaan harus dilakukan, sehingga pada Desember nanti semua tagihan sudah selesai semua. (*)

loading...

Sebelumnya

ASN harus netral hadapi Pilkada

Selanjutnya

Pimpinan OPD diminta tak meninggalkan Papua tanpa izin gubernur

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32926x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8972x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6480x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5927x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5637x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe