Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator perwakilan Meepago tantang Freeport bangun rumah rakyat
  • Senin, 22 Januari 2018 — 19:09
  • 733x views

Legislator perwakilan Meepago tantang Freeport bangun rumah rakyat

“Saya lihat rumah-rumah suku asli atau orang Kamoro di Pumako, sangat memprihatinkan,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Wilayah Paniai, setelah kunjungan kerjanya di Pomokao, Mimika, Minggu (21/01/2018). 
John Gobay saat kunjungan kerja di wilayah Meepago beberapa waktu lalu - Dok/John Gobay
Benny Mawel
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), perwakilan adat wilayah Meepago, John NR Gobai, menuding penggurus Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro (LPMAK), hanya mengurus lembaganya sendiri daripada memperhatikan nasib rakyat.

“Saya lihat rumah-rumah suku asli atau orang Kamoro di Pumako, sangat memprihatinkan,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Adat Wilayah Paniai, setelah kunjungan kerjanya di Pomokao, Mimika, Minggu (21/01/2018). 

Lanjutnya, masyarakat di Pumako tidak hanya terdiri dari orang Kamoro. "Ada juga orang Asmat. Dan kondisi permukiman dua kampung yang terdiri dari orang Komoro dan Asmat itu, sangat tidak layak."

Padahal kata Gobai, orang Kamoro termasuk salah satu suku pemilik hak ulayat area pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Dan mereka yang terkena dampak dari limbah perusahaan. Penghasilan Freeport itu bisa kasih makan seluruh dunia, tapi kondisi rumah orang Kamoro saja sangat tidak masuk akal," katanya.

Menurutnya, seharusnya LPMAK sebagai salah satu lembaga yang menangani penyaluran dana dari Freeport ke masyarakat, malu melihat kondisi permukiman masyarakat yang disebut-sebut menerima dana 1 persen dari Freeport.

"Perumahan warga itu tidak layak lantaran dana 1 persen dari Freeport tidak dikelola untuk perubahan nasib warga. Malah, diduga pengurus yang menangani dana 1 persen itu, menggunakan dana untuk dirinya dan kelompoknya sendiri," katanya.

Gobay menantang Freeport melalui penggurus LPMAK bisa membangun perumahan yang layak untuk masyarakat sekitar. 

"Bisakah membangun perkampungan yang layak bagi rakyat? Karena itu tanggung jawab semua pihak, penggurus LPMAK, Freeport, dan pemerintah daerah," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut, mengatakan kondisi permukiman yang tidak layak itu sudah berlangsung lama. “Kondisi itu terjadi lantaran kehadiran perusahaan tidak melalui persetujuan masyarakat adat."

Tambahnya, kondisi tersebut tidak akan berubah bila tidak ada perlawanan bersama dari semua pihak di Papua. 

“Kalau semua bersatu, pasti tuntutan perubahan bisa terwujud. Kalau tidak, kita akan begini, dan begini terus," keluhnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ditolak fraksi PDIP, legislator 14 kursi sebut itu tidak penting

Selanjutnya

Kata akademisi, jangan seret media ke ranah politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2901x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2608x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1520x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1311x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe