TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Masalah sewa perkantoran PNG berlanjut
  • Senin, 22 Januari 2018 — 18:47
  • 530x views

Masalah sewa perkantoran PNG berlanjut

Dia mengatakan bahwa pemerintah PNG sekarang semakin serius dengan rencana membangun kompleks perkantoran sendiri, mengingat biaya untuk penyewaan sekitar tujuh puluh lima bangunan di seluruh negara yang mencapai 250 Juta Kina harus dikeluarkan setiap tahun .
Sekretaris Negara PNG Isaac Lupari - Post Courier/ Gorethy Kenneth
Elisabeth Giay
[email protected]
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Port Moresby, Jubi - Sekretaris Negara PNG Isaac Lupari akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat dengan semua instansi terkait untuk menangani masalah sewa guna bangunan kantor-kantor pemerintah.

Lupari gusar mengetahui perlakuan pemilik tanah yang melakukan pemblokiran gedung perkantoran pemerintah, mengatakan bahwa masalah ini akan ditangani sekali dan untuk selamanya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah PNG sekarang semakin serius dengan rencana membangun kompleks perkantoran sendiri, mengingat biaya untuk penyewaan sekitar tujuh puluh lima bangunan di seluruh negara yang mencapai 250 Juta Kina harus dikeluarkan setiap tahun .

Untuk itu mereka akan segera meninjau semua harga pasar, gedung-gedung yang disewa, dan semua masalah pemerintah lainnya terkait dengan penyewaan kantor.

Peninjauan tersebut akan mengungkapkan jumlah total hutang kepada pemilik  tanah di seluruh negara.

“Saat ini kita sedang membereskan masalah ini. Kita sedang melakukan audit besar-besaran dan informasi yang lengkap akan dirilis pada pertemuan kita,” tutur Lupari.

“Semua proses peninjauan telah dimulai, audit atas surat-surat kontrak, audit atas pembayaran, audit atas lokasi, jadi laporan kami mencakup semua itu.

“Yang kita ketahui hingga saat ini, beberapa pemilik tanah menaikkan harga sewa terlalu mahal, harga pasar tidak adil, ada banyak perbedaan dalam harga pasar, “ tegas Lupari.(Post CourierPNG)

loading...

Sebelumnya

Daftar Pemilih Referendum Kaledonia Baru dibahas Senat Prancis

Selanjutnya

Tonga belum sanggup bentuk Badan HAM Nasional

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat