Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Tonga belum sanggup bentuk Badan HAM Nasional
  • Senin, 22 Januari 2018 — 18:51
  • 379x views

Tonga belum sanggup bentuk Badan HAM Nasional

“Bagi negara-negara kepulauan kecil termasuk Tonga, pembentukan sebuah lembaga HAM nasional masih belum memungkinkan secara finansial dan teknis, namun beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah kami yang sejalan dengan Paris Principles.”
Tonga belum memiliki sumber daya yang memadai untuk membentuk badan HAM nasional - RNZI / Daniela Maoate-Cox
Elisabeth Giay
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jenewa, Jubi - Seorang pejabat senior pemerintah Tonga mengungkapkan dihadapan pertemuan PBB  bahwa Tonga belum memiliki sumber daya memadai untuk membentu badan HAM nasional.

Sejarah laporan kasus HAM Tonga ditelaah pekan ini saat pertemuan  Dewan HAM PBB, sebagai bagian dari Tinjauan Periodik Universal negara-negara anggotanya.

Pada saat pertemuan tersebut Inggris meminta Tonga untuk menjabarkan langkah-langkah apa yang diambilnya untuk membentuk badan HAM sesuai dengan standar internasional.

Sione Sisifa mengatakan situasi saat ini tidak memungkinkan bagi Samoa untuk melakukan hal itu.

“Bagi negara-negara kepulauan kecil termasuk Tonga, pembentukan sebuah lembaga HAM nasional masih belum memungkinkan secara finansial dan teknis, namun beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah kami yang sejalan dengan Paris Principles.

Dia juga mengatakan Ombudsman telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sementara riwayat HAM Tonga menjadi sorotan di PBB, seorang aktivis di Tonga mendesak agar hak atas kepemilikan properti yang lebih baik dapat diberikan untuk kaum perempuan.

Aktivis-aktivis HAM Tonga sudah lama meminta  agar perempuan diberikan hak kepemilikan properti. 

Diskusi ini sudah dimulai enam tahun lalu saat dilakukan peninjauan atas pembatasan hak kepemilikan tanah mereka dengan dibentuknya Departemen Urusan Perempuan, namun berdasarkan konstitusi negara itu, hingga kini perempuan hanya diperbolehkan untuk menyewakan tanah.

Aktivis asal Tonga, David Tilton, mengatakan pembatasan ini mencegah perempuan mendapatkan kesempatan menghasilkan pemasukan.

“Kaum perempuan di Tonga bisa berpendapatan sendiri dengan membuat kain tapa, barang-barang anyaman, dan produk-produk lain yang sangat berharga dan sudah sejak lama  para perempuan ini sangat tekun melakukan itu. Saya tidak melihat alasan mengapa mereka tidak bisa berinvestasi di properti atau menjadi pemilik properti mereka sendiri. Saya yakin mereka akan sangat rajin mengelola properti tersebut.”(RNZI)

 

loading...

Sebelumnya

Masalah sewa perkantoran PNG berlanjut

Selanjutnya

Hub khusus usaha Pasifik akan dibuka di Festival Pasifika 2018 Auckland

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6654x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3304x views
Penkes |— Rabu, 21 Februari 2018 WP | 2717x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2364x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe