Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemilik ulayat area PTFI menyerahkan penyataan sikap ke DPRP
  • Senin, 22 Januari 2018 — 18:58
  • 1534x views

Pemilik ulayat area PTFI menyerahkan penyataan sikap ke DPRP

"Kalau tidak bisa, kami akan minta investor cabut saham dan pulang. Uang memang bukan milik kami, tapi kekayaan alam ini kami yang punya. Daripada masyarakat saya rugi lebih baik cabut saham pulang," kata Agustinus Somau.
Ketua Umum Kepala Suku P2MA-PTP daerah Meepago, Agustinus Somau ketika menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Tujuh suku pemilik ulayat area pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), yang diwakili Ketua Umum Kepala Suku Pusat Pengendalian Masyarakat Wilayah Pegunungan Tengah (P2MA-PTP) daerah Meepago, Agustinus Somau, menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, Senin (22/01/2018).

Agustinus mengatakan, isi pernyataan sikap terkait 10 persen divestasi saham PTFI untuk Papua. Pihaknya ingin melakukan kesepakatan langsung dengan manajemen PTFI, bukan diwakili pemerintah.

"Kalau tidak bisa, kami akan minta investor cabut saham dan pulang. Uang memang bukan milik kami, tapi kekayaan alam ini kami yang punya. Daripada masyarakat saya rugi lebih baik cabut saham pulang," kata Agustinus Somau.

Menurutnya, pemilik ulayat harus dilibatkan dalam pembahasan, membicarakan hak-haknya, karena mereka yang memiliki kekayaan alam.

"Kemarin mereka bicara masalah divestasi saham, itu untuk kepentingan apa. Kami pemilik ulayat belum bicara, jangan orang lain yang bicara. Siapa pun dia, pemerintah pusat ka, pemprov ka, Pemkab Mimika ka. Tidak boleh," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai mengatakan, pemerintah tidak berhak memposisikan diri sebagai pemilik ulayat. Pemerintah hanya mendapat royalti pajak dari sebuah investasi dan mengeluarkan perizinan.

"Pemerintah kembali kepada fungsinya, menerima pajak dan mempermudah perizinan. Masalah Freeport ini, harus ada perjanjian investor dengan masyarakat adat tanpa keterlibatan pemerintah," kata Ruben.

Menurutnya, masyarakat pemilik ulayat tidak butuh divestasi. Yang mereka butuh berapa pembagian dari keuntungan bersih hasil produksi PT Freeport setiap bulannya.

"Masyarakat adat harus tahu berapa ton konsentrat yang diproduksi Freeport setiap bulan, berapa keuntungan bersihnya, hasilnya itu yang diberikan kepada masyarakat sesuai kesepakatan investor dengan pemilik ulayat, misalnya 30 persen atau 40 persen," ucapnya.

"Jangan tipu lagi masyarakat dengan divestasi ini atau itu. Masyarakat adat mau itu, terima uang langsung. Kalau sekarang seperti ini, siapa tipu siapa. Pemerintah jangan membingungkan masyarakat adat," ujar Ruben lagi. (*)

loading...

Sebelumnya

Ketua Fraksi Golkar: Wabah di Pegubin, jangan saling menyalahkan

Selanjutnya

Legislator desak DPRP bentuk pansus kesehatan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 3048x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1205x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1179x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe