Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lapago
  3. KPU Mamteng: Berkas bakal calon perseorangan tidak lengkap
  • Selasa, 23 Januari 2018 — 10:34
  • 4131x views

KPU Mamteng: Berkas bakal calon perseorangan tidak lengkap

Steven mengatakan dua items yang tidak bisa dilengkapi calon perseorangan bakal calon wakil bupati tersebut yaitu STTB untuk ijazah dari SD sampai SMA serta surat tidak pernah terpidana berdasarkan keputusan pengadilan.
Ketua KPU Mamberamo Tengah, Steven Payokwa (dua dari kiri), bersama anggota dan Sekretaris KPU saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Senin (22/1/2018) - Jubi/Jean Bisay
Jean Bisay
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) akhirnya menyatakan berkas syarat bakal calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan tidak lengkap. Hal ini dilakukan KPU Mamberamo Tengah setelah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Sabtu (20/1/2018) malam, bakal calon perseorangan tak bisa melengkapi berkas sesuai ketentuan. 

“Sabtu, tanggal 20 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 WIT, pasangan calon perseorangan datang mengembalikan berkas ke KPU. Namun ada dua items yang tidak bisa dipenuhi pasangan calon perseorangan dari wakil bupati atas nama Onny Pagawak. Sedang bakal calon bupati atas nama Itaman Tago tidak ada masalah,” ujar Ketua KPU Mamberamo Tengah, Steven Payokwa, saat memberikan keterangan pers didampingi anggota Oniel Wanimbo, Darussalam Damir, dan Sekretaris KPU Happy, di Jayapura, Senin (22/1/2018).

Steven mengatakan dua items yang tidak bisa dilengkapi calon perseorangan bakal calon wakil bupati tersebut yaitu STTB untuk ijazah dari SD sampai SMA serta surat tidak pernah terpidana berdasarkan keputusan pengadilan.

“Setelah verifikasi, akhirnya pada pukul 00.15 WIT dilakukan pleno. Berkas persyaratan calon pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan dikembalikan karena tidak bisa melengkapi dua items syarat tersebut,” ujar Steven, sambil menunjukkan dokumen items persyaratan  kepada wartawan.

“Dengan begitu hanya satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dari partai politik yang memenuhi syarat untuk tahapan ini,” ujarnya menambahkan.

Steven mengatakan bukan pihaknya yang menggugurkan pasangan bakal calon perseorangan namun aturanlah yang membuat seperti itu.

“Apa yang dilakukan KPU sudah sesuai aturan. Pasangan bakal calon perseorangan harus memenuhi syarat yang diminta dan sampai batas waktu yang ditentukan mereka tidak bisa melakukan perbaikan berkas pada dua items tersebut,” katanya.

Steven mengakui sudah tidak ada perpanjangan waktu lagi untuk memperbaiki kekurangan dokumen persyaratan tersebut, sebab sesuai jadwal nasional, perpanjangan hanya sampai tanggal 20 Januari.

“Waktu pendaftaran bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati baik dari perseorangan maupun partai politik sudah dibuka tanggal 8 hingga 10 Januari. Bakal pasangan calon diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki kekurangan berkas hingga batas waktu tanggal 20 Januari,” ucapnya.

“Kami sudah memberikan penjelasan terkait kekurangan dua items itu kepada tim calon perseorangan dan mereka bisa menerimanya,” tambahnya.

Steven menjelaskan proses berikutnya adalah melakukan penelitian berkas bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dari partai politik hingga tanggal 27 Januari mendatang.

“Jika berkasnya tidak ada masalah, tanggal 12 Februari akan dilakukan pleno untuk penetapan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati menjadi calon tetap,” imbuhnya.

Anggota KPU yang membidangi hukum, Darusallam, mengatakan dari mulai pembukaan pendaftaran bakal calon bupati, pihaknya selalu berkomunikasi dengan para bakal calon terkait persyaratan calon.

“Terkait kekurangan persyaratan, kami selalu membuka ruang komunikasi dengan para bakal calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sampai pada batas akhir melalui surat peryataan. Namun sampai batas waktu tidak bisa dipenuhi oleh bakal calon wakil bupati dari perseorangan. Maka pada tanggal 20 malam pukul 00.15 WIT, KPU melakukan pleno, ” ujarnya.

Ia menyarankan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan jika tidak puas dengan proses ini, bisa melaporkannnya kepada Bawaslu.

“KPU siap menghadapi proses ini di Bawaslu, sebab kami yang menyarankan kepada bakal calon untuk menempuh jalur ke Bawaslu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.  

“Apabila ditindaklanjuti akan ada proses persidangan di Bawaslu, kalau proses ini terjadi seperti itu, KPU akan mengkaji untuk mengambil tindakan seperti apa,” tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dukung Sidang GIDI, Pemkab Tolikara sumbang bahan bangunan nonlokal

Selanjutnya

Pemeliharaan Trigana sulitkan penumpang dapat tiket

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6193x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5771x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3930x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe