Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Bupati Asmat dan Nduga dipanggil Presiden Jokowi
  • Selasa, 23 Januari 2018 — 17:13
  • 2356x views

Bupati Asmat dan Nduga dipanggil Presiden Jokowi

Mereka dimintai keterangan terkait kematian masal balita akibat gizi buruk dan wabah campak yang sedang terjadi di dua daerah itu.
Gubernur Papua Lukas Enembe - Dok.Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi - Bupati Asmat dan Nduga dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor. Mereka dimintai keterangan terkait kematian masal balita akibat gizi buruk dan wabah campak yang sedang terjadi di dua daerah itu.

"Saya akan bersama mereka menghadap pak presiden, di situ saya akan jelaskan kepada presiden, kebijakan anggaran sudah cukup bagus hanya saja kondisi daerah yang mungkin harus disampaikan juga," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, kepada wartawan usai hadiri pertemuan Gubernur dan Ketua DPR seluruh Indonesia, di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1/2017).

Menurut Enembe,  meninggalnya puluhan masyarakat terjadi bukan hanya di Asmat saja, namun daerah seperti Yahukimo, Nduga, Deiyai, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang juga pernah mengalami hal yang sama.

"Jadi kami akan jelaskan secara rinci kepada presiden mengenai kondisi masing-masing daerah, biar bisa dicarikan solusi agar kedepan tidak terjadi hal serupa," ujar Enembe menjelaskan.

Ia memastikan secara garis besar kebijakan anggaran di Papua sudah benar, yakni 80 persen dana otonomi khusus dibagi untuk kesehatan sebanyak 15 persen. Selain itu ada juga KPA sebesar 20 persen dari provinsi, dan bidang keagamaan 10 persen.

“Sebagian besar dana Otsus digunakan bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan pendidikan. Namun saya belum bisa memastikan permasalahannya timbul akibat apa," katanya.

Ia memperkirakan Bupati berhasil megalokasikan, namun bisa saja stafnya yang tidak pernah ada di lapangan, sehingga terjadi hal seperti saat ini.  Presiden bakal mengevaluasi kerja kepala daerah hal ini akan ditanyakan kepada bupati yang miliki petugas kesehatan bekerja di lapangan.

Enembe menegaskan 80 persen dana Otsus ke Asmat itu jumlahnya sangat kecil, sementara orang Jakarta selalu menganggap itu besar. “Jika dibandingkan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah di Papua, itu tidak seberapa," kata Enembe menjelaskan. (*)

 

 

loading...

Sebelumnya

Papua segera bentuk Satgas percepatan perizinan usaha

Selanjutnya

Gubernur Papua masih menunggu penyerahan Inpres PON

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6282x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5869x views
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 5173x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe