Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata ketua pansus, DPRP tak menghambat tahapan pilgub Papua
  • Selasa, 23 Januari 2018 — 18:02
  • 526x views

Kata ketua pansus, DPRP tak menghambat tahapan pilgub Papua

“Kami tidak menghambat, kami hanya ingin perdasus yang merupakan turunan dari Undang-Undang Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan, seperti dua kali pemilihan gubernur Papua sebelumnya yakni 2006 dan 2013 lalu,” kata Thomas, Selasa (23/01/2018).
Ilustrasi Pansus DPR Papua ketika rapat bersama KPU Papua belum lama ini – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 22:57 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:49 WP
Features |
Kamis, 22 Februari 2018 | 07:39 WP
Features |
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:43 WP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua panitia khusus (pansus) pemilihan gubernur-wakil gubernur yang dibentuk DPR Papua (DPRP), Thomas Sondegau, mengatakan pihaknya tidak menghambat tahapan pilgub Papua, seperti penilaian beberapa pihak.

Ia mengatakan, ada yang menganggap pansus DPR Papua menghambat tahapan pilgub, namun hal itu tidak benar. Pihak DPR Papua hanya ingin tahapan pilgub mengacu pada peraturan daerah khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2011, yang memberikan beberapa kewenangan kepada DPR Papua.

“Kami tidak menghambat, kami hanya ingin perdasus yang merupakan turunan dari Undang-Undang Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 dilaksanakan, seperti dua kali pemilihan gubernur Papua sebelumnya yakni 2006 dan 2013 lalu,” kata Thomas, Selasa (23/01/2018).

Menurutnya, ayat 1 pasal 4 dalam perdasus itu menyebutkan, penyelenggaraan pilgub Papua dilaksanakan DPRP dan KPU Papua. Ayat 2 menyebutkan, DPRP dalam penyelanggaraan pemilihan calon gubenur dan wakil gubernur, melaksanakan kegiatan pencalonan, dan ayat 3 KPU Papua melaksanakan pemungutan suara dan penetapan pemenang pilgub. Dalam pasal 5 disebutkan, DPRP dalam melaksanakan pencalonan, membentuk pansus.

“Ada beberapa tahapan yang mestinya dilakukan di DPR Papua di antaranya pendaftaran dan verifikasi yang sudah dilakukan KPU, serta pemaparan visi misi,” ujarnya.

Namun lanjut Thomas, KPU Papua mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2017, yang mengatur daerah khusus yakni Aceh, DKI dan Papua. Ia mempertanyakan, apakah PKPU Nomor 10 Tahun 2017 posisinya lebih di atas dibanding UU Otsus yang turunannya Perdasus Nomor 6 Tahun 2011.

“Selain itu, berkas bakal pasangan calon yang diserahkan KPU ke DPRP untuk dilanjutkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) belum lengkap, sehingga belum dilanjutkan ke MRP. Kami sudah menyurati KPU mengenai kelengkapan berkas itu. Kami juga berencana mengundang KPU dan MRP untuk membicarakan hal ini,” ucapnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan DPRP, karena KPU mengacu pada aturan yang berlaku untuk lembaga itu.

“KPU punya undang-undang sendiri, sekali pun kami anak Papua, tapi kami tetap pada undang-undang penyelenggara pemilu,” katanya.

Katanya, mekanisme verifikasi keaslian orang Papua terhadap bakal pasangan calon, diatur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2017, sehingga jangan memunculkan multi tafsir. (*)

loading...

Sebelumnya

Masa tahapan pilgub Papua, media diingatkan tidak memicu konflik

Selanjutnya

Mahalnya mahar parpol, partai lokal dirasa bisa menjadi alternatif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 6655x views
Pasifik |— Rabu, 14 Februari 2018 WP | 3304x views
Penkes |— Rabu, 21 Februari 2018 WP | 2726x views
Lapago |— Jumat, 16 Februari 2018 WP | 2364x views
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe